Direktur JASTRA, Hasyim saat menyampaikan orasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep
JASTRA Kembali Geruduk Kejari Sumenep, Desak Kepastian Hukum Kasus Rumah Produksi dan Logistik KPU
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Penanganan dugaan korupsi rumah produksi dan pengadaan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan. Jaringan Strategi Pemuda (JASTRA) kembali menggelar tindakan demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Jumat (13/11/2026), mendesak abdi negara penegak norma segera memberikan kepastian atas perkembangan kedua perkara tersebut.
Dalam tindakan berjudul “Mendesak Kejari Sumenep; Tuntaskan Proses Hukum Rumah Produksi dan Beri Kepastian Hukum Logistik KPU Sumenep, Tetapkan Tersangka Inisial R”, massa JASTRA menyoroti lambannya kepastian penanganan perkara nan dinilai memerlukan transparansi dan kesungguhan abdi negara penegak hukum.
Direktur JASTRA, Hasyim, dalam orasinya menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi rumah produksi kudu segera dituntaskan. Menurutnya, penanganan perkara pengadaan logistik KPU juga perlu mendapatkan kejelasan, menyusul info nan dihimpun pihaknya mengenai dugaan keterlibatan seseorang berinisial R.
Hasyim mengklaim, terdapat pengakuan dari salah satu komisioner KPU Sumenep nan menyebut inisial R sebagai pihak nan diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Proses norma rumah produksi wajib dituntaskan. Sementara proses norma pengadaan logistik KPU Sumenep, berasas info nan kami himpun, ada pengakuan dari salah satu komisioner KPU bahwa terduga pelakunya berinisial R,” tegas Hasyim dalam orasinya.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan. JASTRA menilai, penanganan dua perkara nan menjadi perhatian publik itu kudu melangkah secara terbuka, objektif, dan profesional. Kepastian norma dinilai krusial agar tidak muncul spekulasi maupun persepsi adanya perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum.
Menanggapi tuntutan massa, Kejari Sumenep nan diwakili Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) berbareng dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) menyampaikan bahwa penanganan perkara rumah produksi telah berjalan.
Pihak kejaksaan mengungkapkan telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak pengadu alias pelapor untuk dimintai keterangan. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak nan dipanggil.
Sementara mengenai dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep, kejaksaan menyatakan telah melakukan pembeberan internal. Tahapan berikutnya, perkara tersebut bakal dibawa ke tingkat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk dilakukan pembeberan lebih lanjut.
Terkait kemungkinan penetapan tersangka, pihak kejaksaan menyebut proses pengumpulan perangkat bukti tetap berlangsung.
“Kami telah memproses dan bersurat memanggil nan bersangkutan, pengadu alias pelapor rumah produksi. Namun, belum ada tanggapan. Kami juga telah melakukan pembeberan internal dan bakal memproses pembeberan ke Kejati mengenai pengadaan logistik KPU Sumenep,” kata Endro Rizki Erlazuardi, Kasi Intel Kejari Sumenep kepada massa aksi.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab tuntutan JASTRA mengenai kepastian waktu penyelesaian perkara maupun perkembangan konkret proses norma nan sedang berjalan.
Dalam aksinya, JASTRA menyampaikan enam tuntutan kepada Kejari Sumenep. Pertama, mendesak agar dugaan korupsi rumah produksi segera dituntaskan secara komprehensif dan profesional.
Kedua, meminta kepastian norma atas perkara dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep serta mendesak abdi negara segera menetapkan tersangka berinisial R andaikan telah didukung bukti nan cukup.
Ketiga, mengusut seluruh pihak nan diduga terlibat. Keempat, membuka info perkembangan penanganan kedua perkara secara transparan dengan tetap memperhatikan batas hukum.
Kelima, memastikan tidak ada intervensi maupun perlakuan spesial dalam proses penegakan hukum. Keenam, meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan pengawasan dan pertimbangan andaikan ditemukan halangan dalam penanganan perkara.
Bagi JASTRA, persoalan ini bukan sekadar tuntutan terhadap penyelesaian dua perkara hukum, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Mereka menegaskan, setiap dugaan tindak pidana korupsi kudu diusut tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak nan kebal hukum, tetapi penetapan tersangka juga kudu didasarkan pada kecukupan perangkat bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Aksi tersebut ditutup dengan seruan lantang: “Tolak Impunitas, Tegakkan Supremasi Hukum.”
Penulis : Wahyu
Editor : Wandi
Follow WA Channel limadetik.com untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari Follow

1 minggu yang lalu
22








English (US) ·
Indonesian (ID) ·