IWPG Dorong Pendidikan Perdamaian Perempuan Jadi Strategi Global Cegah Kejahatan Transnasional

IWPG Dorong Pendidikan Perdamaian Perempuan Jadi Strategi Global Cegah Kejahatan Transnasional

LIMADETIK.COM, AUSTRIA – Upaya memberantas kejahatan terorganisasi lintas negara tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Pemberdayaan wanita dan pendidikan perdamaian di tingkat organisasi dinilai menjadi kunci krusial untuk mencegah kejahatan sejak dari akar persoalan.

Gagasan tersebut disuarakan International Women’s Peace Group (IWPG) nan dipimpin Ketua Jeon Nayeong dalam Konferensi Para Pihak ke-13 Konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Terorganisasi Transnasional (UNTOC COP13) di Vienna International Center (VIC), Austria, pada 19–23 Oktober 2026.

Dalam konvensi internasional nan diselenggarakan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) tersebut, IWPG tidak hanya menyampaikan pernyataan resmi di sidang pleno, tetapi juga menggelar aktivitas sampingan berbareng Misi Tetap Kirgistan untuk PBB di Wina.

Dalam sesi kerja sama internasional pada 22 Oktober, IWPG mendapat kesempatan menyampaikan pandangan masyarakat sipil. Organisasi tersebut menegaskan bahwa pemberantasan kejahatan transnasional kudu melampaui kerja sama yudisial dan penindakan norma antarnegara.

Lara Schmitt, Manajer Cabang IWPG Frankfurt, dalam pernyataannya menekankan dua perihal nan kudu melangkah beriringan dengan penegakan hukum, ialah perlindungan korban serta investasi pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, kerja sama internasional tidak boleh berakhir pada penghukuman pelaku. Negara-negara juga kudu memastikan korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta pengembalian kewenangan dan martabatnya.

Di sisi lain, ketahanan masyarakat perlu diperkuat agar kejahatan transnasional dapat dicegah sejak akar permasalahannya.

Lara mencontohkan program pendidikan perdamaian IWPG melalui Peace Lecturer Training and Education (PLTE). Program tersebut telah menjangkau 3.376 peserta dari 67 negara.

Melalui program itu, IWPG mendorong wanita di tingkat lokal menjadi pemasok perubahan sekaligus penggerak pembangunan perdamaian di organisasi masing-masing.

Satukan Agenda Perempuan dan Pemberantasan Kejahatan

Komitmen tersebut kembali diperkuat dalam aktivitas sampingan resmi pada 23 Oktober berjudul “Peace as Prevention: Women, Vulnerable Regions, and Transnational Organized Crime” alias Perdamaian sebagai Upaya Pencegahan: Perempuan, Wilayah Rentan, dan Kejahatan Terorganisasi Transnasional.

Kegiatan nan diselenggarakan berbareng Misi Tetap Kirgistan untuk PBB di Wina itu menghasilkan pandangan berbareng bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan perlu diintegrasikan dengan UNTOC dalam satu kerangka kerja nan saling melengkapi.

Evelina Henriksson, Manajer Cabang IWPG Wina, nan menyampaikan pidato utama, menegaskan bahwa pencegahan kejahatan lintas negara kudu dimulai jauh sebelum tindak kejahatan terjadi.

“Pencegahan kejahatan transnasional dimulai jauh sebelum kejadian terjadi, melalui pendidikan perdamaian di organisasi lokal dan support terhadap pemberdayaan perempuan,” ujarnya.

Ia juga memaparkan hasil Forum Perdamaian Perempuan Global 2026 nan digelar pada Juli lampau dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari 46 negara.

Sejumlah praktik baik turut disampaikan, mulai dari training pendidik perdamaian di universitas-universitas Meksiko hingga inisiatif solidaritas untuk mendukung golongan rentan di Brasil.

Para peserta aktivitas sampingan berpose untuk foto kenang-kenangan.

Evelina menegaskan, wanita tidak semestinya hanya dipandang sebagai golongan nan rentan menjadi korban kejahatan. Mereka juga mempunyai kapabilitas menjadi tokoh utama dalam mencegah perdagangan manusia dan penyelundupan organisasi kriminal.

“Perempuan bukanlah korban pasif, melainkan pemasok aktif dalam pencegahan kejahatan secara proaktif,” tegasnya.

Ia menambahkan, pendidikan perdamaian nan dipimpin wanita serta penguatan kepemimpinan wanita dapat membantu mengatasi akar persoalan perdagangan manusia dan kejahatan terorganisasi.

Pandangan serupa disampaikan Duta Besar Kirgistan Nurzhan Shaildabekova selaku salah satu tuan rumah kegiatan. Ia menilai, pemimpin wanita dan organisasi masyarakat sipil di tingkat akar rumput mempunyai posisi strategis lantaran menjadi pihak nan pertama kali menjangkau family dan masyarakat dalam situasi krisis.

“Penegakan norma nan dipimpin negara saja tidak dapat mencegah kejahatan terorganisasi,” ujarnya.

Ia kemudian memaparkan pengalaman Kirgistan dalam membangun komite perdamaian wanita di sekitar 20 wilayah serta menjalankan kampanye pencegahan perdagangan manusia.

Menurutnya, pendidikan perdamaian nan dipimpin wanita bukan sekadar pelengkap dalam strategi pencegahan kejahatan, melainkan salah satu instrumen paling efektif untuk memperkuat perlindungan masyarakat.

Sementara itu, Jana Merunková, Direktur organisasi nirlaba asal Republik Ceko, Your Chance (yourchance o.p.s.), memaparkan studi kasus mengenai pendidikan literasi finansial bagi wanita rentan. Program tersebut dinilai efektif mengurangi akibat wanita terjerat alias menjadi korban kejahatan.

Perluas Kolaborasi Internasional

IWPG menilai keikutsertaan dalam UNTOC COP13 menjadi momentum krusial untuk memperkuat pengakuan internasional terhadap kontribusi wanita dalam pencegahan kejahatan lintas negara.

Seorang pejabat IWPG menyatakan, kesempatan menyampaikan pendapat dalam sidang pleno dan aktivitas sampingan di lingkungan UNODC Wina menjadi langkah strategis untuk membawa perspektif wanita ke dalam pembahasan kebijakan global.

Ke depan, IWPG berencana memperkuat kerja sama dengan Misi Kirgistan, Civil Society Unit (CSU) UNODC, serta organisasi masyarakat sipil dari beragam negara.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan nan lebih efektif dan pernyataan berbareng mengenai peran wanita dalam membangun perdamaian serta mencegah kejahatan transnasional.

IWPG juga menargetkan ekspansi kiprah di sejumlah forum internasional, termasuk Komisi PBB tentang Status Perempuan (UN CSW) di New York, Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, serta Konferensi Internasional Uni Afrika (AU) tentang Pendidikan bagi Perempuan dan Anak Perempuan (PANCOGEd).

Melalui beragam forum tersebut, IWPG mau memastikan bunyi wanita di tingkat akar rumput tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi bagian dari arah kebijakan internasional dalam menciptakan perdamaian dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan terorganisasi lintas negara.

Penulis : Juli

Editor : Wahyu