Jakarta, Penamadura.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi mengumumkan daftar jemaah haji unik nan berkuasa melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi.
Pengumuman tersebut sekaligus memuat sistem pengajuan pengembalian saldo setoran Bipih Khusus melalui Surat Nomor S-100/PL/2026.
Kebijakan ini merujuk pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1448 H/2027 M.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj, Ian Heriyawan, menjelaskan bahwa pembayaran setoran pelunasan Bipih Khusus dilaksanakan melalui dua tahap utama, ialah tahap pengisian kuota dan tahap pengisian sisa kuota.
“Pelaksanaan pembayaran setoran pelunasan Bipih Khusus Tahap Pengisian Kuota dimulai resmi hari ini, 6 November hingga 5 Desember 2026,” ujar Ian Heriyawan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Tahap pertama alias pengisian kuota berjalan selama 30 hari kalender, mulai 6 November hingga 5 Desember 2026.
Tahapan ini diperuntukkan bagi jemaah haji unik nan masuk dalam alokasi kuota keberangkatan tahun 1448 H/2027 M serta jemaah prioritas lanjut usia (lansia).
Untuk jemaah prioritas lansia, Kemenhaj menetapkan ketentuan usia paling rendah 65 tahun per 10 April 2027 dan telah mendaftar sekurang-kurangnya dua tahun.
Apabila setelah pelunasan tahap pertama tetap terdapat sisa kuota, Kemenhaj bakal melanjutkan pengisian melalui tahap kedua.
Tahap kedua alias pengisian sisa kuota dijadwalkan berjalan selama tujuh hari kalender, mulai 10 hingga 16 Desember 2026.
Tahapan tersebut diperuntukkan bagi jemaah nan mengalami hambatan pelunasan pada tahap pertama, pendamping jemaah lansia, jemaah nan terpisah dari mahram alias keluarga, serta penyandang disabilitas beserta pendampingnya.
Kemenhaj juga membuka sistem pengajuan pendampingan bagi jemaah lansia, penggabungan mahram alias keluarga, serta jemaah disabilitas.
Permohonan dapat dikirimkan melalui email pendamping.hajikhusus@haji.go.id.
Proses verifikasi berkas permohonan pendampingan dijadwalkan berjalan mulai 6 November hingga 5 Desember 2026 di instansi Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI.
Ian Heriyawan menjelaskan, andaikan kuota haji unik belum terpenuhi setelah pelunasan tahap pertama dan kedua, pengisian bakal dilanjutkan melalui tahap akhir.
Pengisian tahap akhir dilakukan dengan mengambil jemaah haji unik berstatus persediaan sesuai urutan nomor porsi berikutnya hingga seluruh kuota terpenuhi.
“Jika kuota pada tahap pertama dan kedua tetap belum terpenuhi, pengisian tahap akhir bakal diambil dari jemaah persediaan sesuai urutan nomor porsi hingga kuota terpenuhi paling lambat 7 Januari 2027,” jelas Ian.
Jemaah berstatus persediaan nan ikut melakukan pelunasan diwajibkan mengisi dan menandatangani surat pernyataan sukarela di atas materai.
Dokumen tersebut selanjutnya dikirimkan melalui email cadangan.hajikhusus@haji.go.id.
Dalam ketentuan tersebut, Kemenhaj juga memberikan penjelasan mengenai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) nan sertifikasinya belum diperpanjang lantaran regulasi.
Ian menegaskan, PIHK tersebut tetap dapat melayani pelunasan setelah memperoleh rekomendasi dari Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah melalui Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah.
PIHK nan berkepentingan juga tetap dapat beraksi hingga seluruh operasional Rencana Perjalanan Haji (RPH) 2027 selesai.
Sementara itu, jemaah nan terdaftar pada PIHK dengan izin nan sudah tidak bertindak dapat melakukan pelunasan melalui perpindahan ke PIHK nan mempunyai izin aktif sesuai pilihan jemaah.
Kemenhaj turut mengatur sistem pengembalian saldo setoran Bipih Khusus. Pengembalian tersebut dapat dilaksanakan paling lambat 14 hari setelah masa pelunasan berakhir.
Untuk mendukung transparansi informasi, daftar jemaah haji unik berkuasa lunas dan pengajuan pengembalian saldo dapat diakses masyarakat melalui situs resmi Kemenhaj.
Informasi tersebut tersedia melalui www.haji.go.id, laman https://haji.go.id/estimasi-keberangkatan, serta tautan https://bit.ly/BerhakLunasHK1448H.
Ian Heriyawan meminta ketua PIHK dan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih Khusus agar memedomani petunjuk teknis nan telah ditetapkan.
Ia juga meminta agar info daftar jemaah berkuasa lunas disampaikan secara aktif kepada seluruh jemaah di masing-masing lembaga.
“Kami meminta kepada ketua Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih Khusus untuk memedomani petunjuk teknis ini dan menginformasikan daftar berkuasa lunas secara aktif kepada seluruh jemaah di lembaga masing-masing,” pungkas Ian.
Views: 2









English (US) ·
Indonesian (ID) ·