Hairul Anwar: Aspirasi Warga Jangan Berakhir di Berkas, Harus Masuk RKPD dan APBD

Berbagai aspirasi masyarakat hasil reses DPRD kudu berhujung di lapangan, bukan di meja birokrasi. Begitu disampaikan personil DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hairul Anwar menjawab pertanyaan media usai menyampaikan laporan Hasil Reses III Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, Jumat (10/7/2026).

Sebagai ahli bicara Fraksi PAN, Hairul secara tegas mengatakan bahwa seluruh usulan penduduk wajib menjadi injakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD agar setiap kebijakan betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Hairul, reses bukan sekadar agenda rutin alias tanggungjawab administratif personil dewan. Forum tersebut merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan nyata nan mereka hadapi, sekaligus instrumen untuk memastikan pembangunan wilayah disusun berasas kebutuhan warga, bukan sekadar perencanaan di atas kertas.

“Reses merupakan corak komitmen kami sebagai wakil rakyat untuk datang di tengah masyarakat, mendengar langsung persoalan nan mereka hadapi, sekaligus memastikan setiap aspirasi nan disampaikan menjadi perhatian pemerintah daerah,” kata Hairul menambahkan.

Hairul mengungkapkan, aspirasi nan paling banyak disampaikan masyarakat meliputi penyediaan air bersih, pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.

Karena itu, dia meminta pemerintah wilayah tidak menjadikan hasil reses sebagai formalitas administrasi. Menurutnya, setiap usulan masyarakat kudu diterjemahkan menjadi program prioritas dalam RKPD dan APBD agar manfaatnya betul-betul dirasakan warga.

“Jangan sampai aspirasi penduduk hanya berakhir di berkas. nan dibutuhkan masyarakat adalah realisasi program nan bisa menyelesaikan persoalan mereka dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Sumenep,” tegasnya. (bah)