Guru PPPK Paruh Waktu Berpeluang Jadi Penuh Waktu pada 2027, PPPK Pamekasan: Terima Kasih Pak Prabowo

KABAR MADURA | Rencana pemerintah mengalihkan status pembimbing pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027 mendapat sambutan positif dari tenaga pendidik di Pamekasan.

Salah seorang pembimbing PPPK paruh waktu di Pamekasan, Moh. Alfan Arisandi, mengaku senang mendengar rencana tersebut. Menurutnya, kepastian menjadi PPPK penuh waktu tidak hanya menyangkut status kepegawaian, tetapi juga berangkaian erat dengan peningkatan kesejahteraan pembimbing dan keluarganya.

“Saya tahu info ini dari media sosial. Kalau pemberitahuan resmi dari pemkab sejauh ini belum ada,” ujarnya, Kamis (20/8/2026).

Alfan berambisi rencana itu betul-betul direalisasikan pemerintah dan tidak berakhir sebagai wacana. Dia menilai, perubahan status menjadi PPPK penuh waktu bakal memberikan kepastian nan lebih baik bagi para pembimbing nan selama ini telah mengabdi.

Selama ini, lanjut Alfan, meski secara resmi telah berstatus ASN setelah dilantik sebagai PPPK paruh waktu pada 2025 lalu, penghasilan nan diterima tetap dinilai belum bisa memenuhi kebutuhan hidup secara maksimal.

Sebab itu, Alfan berharap, perubahan status menjadi PPPK penuh waktu nantinya dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sehingga kondisi ekonomi para pembimbing dan keluarganya menjadi lebih baik.

“Terima kasih Pak Prabowo. Semoga ini betul-betul terealisasi, bukan hanya sebatas wacana,” harapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Saedi Romli, menilai rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan corak apresiasi pemerintah terhadap pengabdian para guru.

Saedi menegaskan, perubahan status itu dapat memberikan kepastian penghasilan, tunjangan, serta agunan sosial nan lebih proporsional dengan beban kerja pembimbing di sekolah.

Namun, politisi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) itu mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan itu di wilayah sangat berjuntai pada kesiapan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah wilayah perlu mendapatkan kepastian support anggaran dari pemerintah pusat.

“Kunci utama eksekusi di wilayah adalah kesiapan anggaran. Kami memohon agar pemerintah pusat memberikan kepastian alokasi anggaran, misalnya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) nan ditentukan penggunaannya alias earmarked unik untuk penghasilan PPPK penuh waktu,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini melalui siaran persnya mengatakan bahwa pemerintah bakal memberikan kesempatan kepada pembimbing PPPK paruh waktu untuk beranjak menjadi PPPK penuh waktu. Proses tersebut dijadwalkan berjalan pada 2027.

Formasi PPPK pembimbing penuh waktu dan paruh waktu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di beragam lembaga dan satuan pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. (nur/zul)