Edy Gelora Nilai BPS Terlalu Kaku Menilai Aset Fisik, Minta Jalur Sanggah DTSEN Diperkuat

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Persoalan pendataan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) nan dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil mendapat perhatian dari kalangan legislatif.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan Mohammad Saedy Romli menilai, salah satu akar persoalan tersebut terletak pada sistem penilaian nan dinilai terlalu kaku dalam memandang aset bentuk masyarakat.

Selain itu, dia juga menyoroti proses ground checking alias verifikasi kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, pendataan terkadang dilakukan secara terburu-buru tanpa memotret secara utuh keahlian ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Jadi, akar masalahnya di situ, petugas terlalu kaku menilai aset bentuk masyarakat. Tanpa mengetahui daya beli mereka seperti apa,” kata laki-laki nan juga Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Pamekasan itu.

Menurut Edy, verifikasi nan tidak jeli berpotensi menyebabkan masyarakat prasejahtera masuk dalam kategori desil tinggi. Akibatnya, penduduk nan semestinya berkuasa memperoleh support pemerintah maupun danasiwa pendidikan berpotensi tidak mendapatkan haknya.

Pria nan berkawan disapa Edy Gelora iti meminta pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sistem alias jalur sanggah bagi masyarakat nan merasa info tingkat kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurutnya, sistem tersebut dapat dilakukan melalui musyawarah desa (musdes) secara transparan. Proses tersebut juga perlu melibatkan perangkat di tingkat lokal nan betul-betul memahami kondisi masyarakat.

“Jadi tidak cukup hanya petugas,” kata Edy, sapaan akrabnya.

Dia berharap, persoalan ketidaksesuaian info DTSEN dapat segera diselesaikan secara tepat dan cepat. Para petugas juga diharapkan lebih teliti dalam melakukan proses pendataan dan verifikasi di lapangan.

“Iya, semuanya juga kudu terlibat dalam penyelesaian persoalan ini,” tandasnya. (enk/nda)