SUMENEP, Kompasmadura.com – Rencana penggunaan sistem pemungutan bunyi elektronik alias e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep dinilai perlu mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kepulauan.
Ketersediaan listrik dan jaringan internet menjadi aspek krusial agar penerapan teknologi tersebut tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam proses pemilihan.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam, mengingatkan bahwa karakter wilayah Sumenep nan terdiri atas daratan dan kepulauan memerlukan pendekatan berbeda dalam menyiapkan sistem pemungutan bunyi elektronik.
Menurutnya, teknologi e-voting memang menawarkan sejumlah keunggulan, terutama dalam mempercepat penghitungan dan rekapitulasi suara. Selain itu, sistem tersebut berpotensi meminimalkan kerusakan surat bunyi serta mempersempit kesempatan terjadinya praktik politik uang.
Namun, faedah tersebut tidak bakal optimal andaikan akomodasi pendukung belum tersedia secara merata, terutama di desa-desa nan berada di wilayah kepulauan.
“E-voting memang efektif untuk mempercepat rekapitulasi suara, mengurangi akibat surat bunyi rusak, dan menekan politik uang. Namun, efektivitasnya sangat berjuntai pada kesiapan infrastruktur, terutama listrik dan jaringan internet di wilayah kepulauan,” kata Hairul, Rabu (18/11/2026).
Pihaknya menilai, pemerintah wilayah perlu terlebih dulu memetakan kondisi prasarana di setiap desa nan bakal menyelenggarakan Pilkades. Dengan demikian, penerapan sistem elektronik dapat disesuaikan dengan keahlian masing-masing wilayah, bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi.
Selain persoalan fasilitas, Hairul juga mengingatkan bahwa perubahan sistem pemungutan bunyi bakal berakibat pada pola pengawasan. Jika sebelumnya pengawasan lebih banyak diarahkan pada proses pencoblosan dan penghitungan surat suara, dalam sistem elektronik perhatian kudu diperluas hingga mencakup keamanan server dan rekam jejak digital.
“Pengawasan dalam e-voting bukan berfaedah dihilangkan, tetapi mekanismenya berubah. Karena itu, panitia, BPD, dan para saksi kudu memahami langkah mengawasi sistem, server, hingga rekam jejak digital,” ujarnya.
Karena itu, dia mendorong agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia Pilkades, serta saksi dari masing-masing calon memperoleh pengarahan teknis sebelum pelaksanaan. Pemahaman terhadap sistem tersebut dinilai krusial agar seluruh pihak mempunyai keahlian nan memadai untuk memastikan proses pemungutan bunyi melangkah terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Hairul meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep tidak bekerja sendiri dalam mempersiapkan agenda tersebut. Koordinasi dengan DPRD dan perangkat wilayah lainnya diperlukan, terutama untuk memastikan kesiapan izin maupun manajemen pemilihan.
Salah satu perihal nan perlu disiapkan adalah sinkronisasi info pemilih berbareng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, simulasi penerapan e-voting di sejumlah desa percontohan juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan hambatan sejak awal.
“DPMD tidak bisa melangkah sendiri. Harus ada koordinasi dengan pihak terkait, termasuk memastikan izin turunannya jelas dan kesiapan seluruh tahapan. Simulasi juga krusial agar potensi hambatan bisa diketahui sebelum diterapkan,” katanya.
Mengenai landasan hukum, Hairul menjelaskan bahwa pembahasan rancangan patokan teknis Pilkades menggunakan sistem e-voting belum dapat dilanjutkan lantaran tetap menunggu kepastian izin nan lebih tinggi.
Namun saat ini, penyelenggaraan Pilkades tetap merujuk pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta perubahannya melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Pemerintah wilayah juga perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Hairul pada prinsipnya mendukung pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemilihan kepala desa. Meski demikian, dia mengingatkan agar modernisasi tersebut tidak mengesampingkan aspek keamanan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.
“Jangan sampai teknologinya sudah canggih, tetapi pengawasannya justru lemah. Hal paling krusial adalah memastikan seluruh proses berjalan transparan dan dapat dipercaya masyarakat,” tutupnya.









English (US) ·
Indonesian (ID) ·