Dugaan Korupsi Logistik KPU Sumenep; Konflik Antar-Kasi Kejaksaan?
Oleh : Hasyim Kh
Direktur Jaringan Strategi Pemuda
____________________________________
OPINI – Dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep tidak boleh terseret dalam polemik internal abdi negara penegak hukum. Karena persoalan tersebut menyangkut supremasi hukum, penggunaan duit negara, integritas penyelenggaraan pemilu, dan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Negeri Sumenep.
Namun, munculnya rumor mengenai perbedaan sikap antara Kasi nan baru dan Kasi nan lama juga patut mendapat perhatian. Jika betul terdapat perbedaan arah penanganan perkara, publik berkuasa mengetahui apakah perbedaan tersebut lahir dari pertimbangan norma nan objektif alias justru dipengaruhi persoalan internal dan kepentingan jabatan?.
Sebab, pergantian pejabat bukan argumen untuk mengubah arah penegakan norma tanpa dasar nan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam perspektif hukum, terdapat beberapa prinsip mendasar nan kudu dijadikan ukuran.
Pertama, teori kepastian hukum.
Menurut Gustav Radbruch, norma kudu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penanganan dugaan korupsi tidak boleh berjuntai pada siapa pejabat nan sedang menduduki jabatan. Ketika pejabat berganti, standar pembuktian dan objektivitas norma kudu tetap sama.
Kedua, teori kewenangan dalam norma manajemen negara.
Setiap pejabat kejaksaan menjalankan kewenangan berasas atribusi, delegasi, alias mandat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan kedudukan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, bentrok internal, ataupun intervensi terhadap proses hukum.
Jika terdapat perbedaan kebijakan antara Kasi lama dan Kasi baru, perbedaan itu kudu diuji melalui dasar hukum, manajemen perkara, dan sistem pengawasan institusi, bukan melalui pertarungan pengaruh.
Ketiga, teori pertanggungjawaban pidana korupsi.
UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi landasan krusial untuk menguji dugaan penyimpangan nan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.
Artinya, pemeriksaan kudu diarahkan pada fakta: gimana proses pengadaan logistik dilakukan, siapa nan mengambil keputusan, gimana realisasi anggarannya, apakah peralatan sesuai spesifikasi, dan apakah terdapat kerugian finansial negara?.
Keempat, asas prasangka tak bersalah dan akuntabilitas penegakan hukum.
Tidak boleh ada pihak nan dinyatakan bersalah hanya berasas rumor. Sebaliknya, asas prasangka tak bersalah juga tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pemeriksaan nan objektif.
Jika memang ada indikasi penyimpangan, perkara kudu ditangani secara profesional, transparan, dan berasas perangkat bukti.
Pada akhirnya, publik tidak memerlukan “Drama pergantian Kasi”. Publik memerlukan kepastian bahwa dugaan penyimpangan anggaran logistik KPU Sumenep diperiksa secara serius, siapa pun pejabat nan menanganinya.
Jangan sampai perkara dugaan korupsi justru tenggelam oleh bentrok internal penegak hukum.
Sebab, ketika abdi negara lebih sibuk mempertahankan pengaruh daripada memastikan objektivitas penanganan perkara, nan dipertaruhkan bukan sekadar reputasi seorang pejabat, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan negeri sumenep.
Kejaksaan kudu membuktikan bahwa norma tidak tunduk pada pergantian jabatan, dan tidak dikendalikan kepentingan personal, serta tidak boleh menjadi arena drama.
Uang negara kudu dipertanggungjawabkan, dan Kewenangan kudu diawasi.
Penulis : Hasyim Kh
Editor : Wahyu
Follow WA Channel limadetik.com untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari Follow

4 hari yang lalu
18








English (US) ·
Indonesian (ID) ·