Dugaan Korupsi Logistik KPU Sumenep : Ketua dan Jajarannya Terlibat?
Oleh : Hasyim Kh
Direktur Jaringan Strategi Pemuda
___________________________________
OPINI – Dugaan korupsi logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep bukan sekadar persoalan manajemen alias kesalahan teknis pengadaan. Ini menyangkut integritas lembaga penyelenggara pemilu, penggunaan duit negara, dan kepercayaan publik terhadap lembaga nan semestinya menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar:
Jika betul terjadi penyimpangan dalam pengelolaan logistik pemilu, siapa nan kudu bertanggung jawab? Apakah hanya pelaksana teknis, alias tanggung jawab itu juga kudu ditelusuri hingga ke level pimpinan?
Jangan sampai persoalan nan semestinya terang-benderang nan ditangani oleh kejaksaan negeri sumenep justru dibungkus dengan penjelasan administratif nan berbelit-belit, alias jawaban nan sering terdengar “masih dalam proses”.
Sebab, duit nan digunakan dalam penyelenggaraan pemilu bukan milik pribadi, bukan milik kelompok, apalagi milik pejabat. Itu adalah duit negara nan berasal dari rakyat dan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.
Publik tentu tidak sedang mencari kambing hitam. Publik sedang menuntut kejelasan.
Ketua KPU sebagai ketua lembaga tentu mempunyai tanggung jawab kelembagaan dalam memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu melangkah sesuai aturan. Begitu pula jejeran sekretariat dan pihak-pihak nan mempunyai kewenangan dalam pengelolaan anggaran maupun pengadaan peralatan dan jasa.
Lantas, jika muncul dugaan penyimpangan nan telah dalam tahap penyidikan, apakah cukup hanya memeriksa alias meminta keterangan pelaksana di lapangan? Apakah pimpinan/komisionernya telah diperiksa? Apakah seluruh proses pengadaan, distribusi, hingga pertanggungjawaban logistik telah dilakukan sesuai ketentuan?.
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan corak kontrol publik nan sah dan kudu dijawab secara terbuka.
Jangan sampai kedudukan hanya menjadi simbol kewenangan ketika mengambil keputusan, tetapi mendadak kehilangan makna ketika tanggung jawab kudu dimintai.
Lebih jauh, masyarakat berkuasa mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian antara anggaran nan dialokasikan dengan realisasi pengadaan dan kondisi peralatan di lapangan. Apakah harga, volume, kualitas, serta pengedaran logistik telah sesuai dengan perjanjian dan kebutuhan? Jika semuanya benar, kenapa tidak dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan ruang spekulasi?.
Bukankah lembaga nan mengelola proses kerakyatan semestinya menjadi contoh dalam perihal keterbukaan dan akuntabilitas?.
Ironis jika masyarakat diminta menjaga kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, sementara pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran justru tidak mendapatkan jawaban nan memadai.
KPU bukan lembaga nan berdiri di atas kritik.
Justru mempunyai posisi strategis dalam demokrasi, KPU kudu siap diawasi, dikritik, dan dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh ada kesan bahwa jabatan, kedudukan, alias kedekatan struktural menjadi tembok untuk menghindari pemeriksaan.
Aparat penegak norma juga tidak boleh berakhir pada pemeriksaan formalitas. Jika terdapat indikasi penyimpangan nan telah didukung bukti awal, maka penelusuran kudu dilakukan secara profesional, objektif, dan menyeluruh. Periksa seluruh pihak sesuai kewenangan, alur pengambilan keputusan, arsip pengadaan, realisasi anggaran, hingga pertanggungjawabannya.
Jangan hanya tajam kepada pelaksana teknis, tetapi tumpul ketika menyentuh pihak nan mempunyai kewenangan lebih besar. Sebab, prinsip keadilan mengharuskan setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa nan bakal diperiksa alias siapa nan bakal disebut dalam pemberitaan. Persoalan sesungguhnya adalah apakah pengelolaan duit negara telah dilakukan secara betul dan apakah ada pihak nan kudu mempertanggungjawabkan dugaan penyimpangan tersebut.
Rakyat tidak memerlukan retorika tentang integritas. Rakyat memerlukan bukti nyata bahwa integritas itu betul-betul dijalankan.
Jika memang tidak ada penyimpangan, buka info dan buktikan. Jika ditemukan pelanggaran, ungkap siapa pun nan terlibat tanpa pandang jabatan. Jangan biarkan persoalan ini menguap hanya lantaran waktu, kekuasaan, alias kepentingan tertentu.
Sebab, ada satu pertanyaan nan patut direnungkan bersama:
Jika lembaga penyelenggara pemilu saja ada dugaan penyimpangan anggarannya, gimana masyarakat bisa diyakinkan bahwa amanah kerakyatan betul-betul dijaga dengan integritas?
Demokrasi tidak boleh hanya bersih di atas kertas, tetapi keropos dalam praktik. Uang negara kudu dipertanggungjawabkan, kedudukan kudu disertai tanggung jawab, dan norma kudu berdiri tanpa mengenal siapa nan sedang diperiksa.
Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika kerakyatan diselenggarakan, tetapi justru menjadi pihak nan dirugikan ketika duit negara dipertanyakan penggunaannya.
Penulis : Hasyim Kh
Editor : Wahyu
Follow WA Channel limadetik.com untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari Follow

6 hari yang lalu
22








English (US) ·
Indonesian (ID) ·