DLH Bangkalan Minta SPPG Patuhi Retribusi Sampah

KABAR MADURA | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan meminta seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mematuhi ketentuan pembayaran retribusi sampah. Kewajiban itu dinilai tetap bertindak meskipun pengelola dapur telah mengeluarkan biaya pengangkutan sampah melalui pihak lain.

Dari total 134 SPPG nan beraksi di Bangkalan, baru 20 unit nan tercatat menyanggupi pembayaran retribusi. Sementara itu, volume sampah nan dihasilkan SPPG terus bertambah dan turut menambah beban pengelolaan di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Kepala DLH Bangkalan, Achmad Siddik, mengatakan, dalam pertemuan berbareng perwakilan SPPG pada Selasa (10/11/2026), para mitra dinilai telah memahami argumen pemerintah wilayah memberlakukan retribusi sampah.

Menurutnya, retribusi sebesar Rp200 ribu per bulan itu digunakan untuk membiayai pengolahan sampah nan menjadi tanggung jawab DLH, termasuk penanganan sampah setelah diangkut menuju TPA.

“Rp200 ribu itu untuk biaya pengolahan sampah lantaran mau tidak mau nantinya juga kudu dibuang ke TPA,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Siddik menegaskan, biaya pengangkutan nan dibayarkan SPPG kepada pihak lain, apalagi mencapai Rp2 juta per bulan, tidak serta-merta menggugurkan tanggungjawab bayar retribusi kepada pemerintah daerah. Sebab, biaya pengangkutan dan retribusi pengolahan sampah merupakan dua perihal berbeda.

“Pembayaran biaya angkut pada pihak lain tidak menghilangkan tanggungjawab mereka bayar retribusi,” jelasnya.

Dia juga menyoroti praktik penarikan biaya pengangkutan sampah di sekitar wilayah perkotaan. Kata Siddik, DLH Bangkalan tidak pernah menerbitkan surat tugas kepada petugas maupun pihak lain untuk melakukan penarikan biaya pikulan atas nama instansinya.

Sebab itu, pembayaran nan dilakukan kepada pihak-pihak itu tidak tercatat sebagai pendapatan original wilayah (PAD).

“Kami tidak pernah mengeluarkan surat tugas kepada staf alias siapapun untuk menarik pungutan mengenai biaya angkutan,” terangnya.

Untuk menghindari pembayaran di luar ketentuan, Siddik mengimbau para mitra SPPG agar tidak sembarangan menggunakan jasa pengangkutan nan mengatasnamakan DLH. Dia meminta pengelola dapur terlebih dulu berkoordinasi dengan instansinya guna memastikan kejelasan jasa dan sistem pembayaran.

Selain itu, pembayaran retribusi diharapkan dilakukan langsung melalui rekening resmi DLH. Langkah itu dinilai krusial untuk mencegah praktik pungutan nan tidak sesuai dengan regulasi.

Siddik berharap, setelah adanya pertemuan dengan para mitra SPPG, kepatuhan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2025 semakin meningkat. Dengan demikian, penerimaan retribusi dapat ikut menopang PAD sekaligus mendukung pembiayaan pengelolaan sampah di Bangkalan.

Dia menjelaskan, operasional TPA memerlukan anggaran nan cukup besar setiap bulannya. Oleh lantaran itu, kontribusi dari para mitra SPPG diharapkan dapat membantu meringankan beban pembiayaan tersebut.

“Ya ke depan mitra bisa patuhi izin dan menyumbangkan PAD. Karena operasional TPA itu Rp25 juta sampai Rp29 juta per bulan, jadi dengan sumbangsih mitra ini juga bisa dirasakan berbareng manfaatnya,” tutupnya. (fik/zul)