DKPP Pamekasan Dapat Tambahan Rp10,76 Miliar dari SiLPA DBHCHT, Anggaran Melonjak Jadi Rp16 Miliar

1 minggu yang lalu 16

KABAR MADURA | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan mendapat tambahan anggaran sekitar Rp10,76 miliar dari sisa lebih kalkulasi anggaran (SiLPA) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Tambahan tersebut membikin alokasi anggaran DKPP meningkat dari sekitar Rp5 miliar menjadi Rp16 miliar.

Penambahan anggaran itu merupakan bagian dari pemanfaatan SiLPA DBHCHT sekitar Rp45 miliar nan dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kepada sejumlah organisasi perangkat wilayah (OPD).

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan, Sri Puji Harijani, menjelaskan bahwa DKPP menjadi salah satu perangkat wilayah nan memperoleh tambahan anggaran cukup besar.

Menurutnya, pembagian anggaran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan program pada masing-masing OPD penerima DBHCHT.

“Anggaran Rp45 miliar itu tersebar di nyaris semua OPD penerima, termasuk di bagian DKPP. Sebagian besar dialokasikan untuk penambahan lantaran kebutuhannya mencakup banyak sektor,” jelasnya.

Dengan tambahan sekitar Rp10,76 miliar, alokasi anggaran DKPP mengalami peningkatan signifikan dibandingkan pagu sebelumnya. Meski demikian, rincian program pertanian nan bakal dibiayai melalui tambahan anggaran tersebut belum dijelaskan secara terperinci.

Selain DKPP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp8 miliar. Dinas Kesehatan juga mendapatkan tambahan sekitar Rp6,6 miliar untuk mendukung sejumlah kebutuhan pelayanan kesehatan.

Alokasi tersebut antara lain berangkaian dengan pengadaan ambulans, mobil jenazah, pembangunan Puskesmas Bulangan Haji, serta penyesuaian kebutuhan perangkat kesehatan di rumah sakit daerah.

Dalam rincian kebutuhan perangkat kesehatan, tercatat alokasi sekitar Rp5 miliar untuk RSUD SMart dan Rp3,2 miliar bagi RSUD Waru. Sementara itu, anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop UM) Pamekasan meningkat dari sekitar Rp457 juta menjadi Rp2,7 miliar, alias bertambah sekitar Rp2,2 miliar.

Tambahan anggaran juga diberikan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan sebesar Rp1,709 miliar. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan memperoleh tambahan sekitar Rp1,5 miliar nan diperuntukkan bagi pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Sri Puji menjelaskan bahwa perbedaan besaran tambahan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Namun, besarnya alokasi anggaran juga kudu diimbangi dengan keahlian OPD dalam merealisasikan program dan memenuhi persyaratan manajemen pencairan.

Menurutnya, penyaluran DBHCHT dilakukan secara berjenjang sebanyak enam kali dalam satu tahun anggaran. Pencairan pada tahap berikutnya berangkaian dengan capaian realisasi anggaran pada tahap sebelumnya.

“Penyalurannya ada enam tahap dalam satu tahun. Untuk salur 4, misalnya, realisasi kudu mencapai 40 persen terlebih dahulu. Kemudian salur 5 setelah realisasi mencapai 60 persen,” terangnya.

Selain capaian realisasi, ketepatan penyampaian laporan dan kelengkapan arsip pencairan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Keterlambatan penginputan laporan oleh OPD berpotensi memengaruhi kelancaran proses penyaluran anggaran pada tahap berikutnya.

Di sisi lain, Sri Puji menyebut realisasi finansial DBHCHT pada Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan telah melangkah dengan baik. Meski demikian, tetap terdapat sisa anggaran nan berpotensi dimanfaatkan untuk menambah jumlah penerima support bagi pekerja tani, sepanjang memenuhi ketentuan nan berlaku. (ina/waw)

Selengkapnya
google.com, pub-8604827097413925, DIRECT, f08c47fec0942fa0