Dewan Pendidikan Pamekasan Kritik Sikap Ketua Yayasan Al-Uswah, Sebutan Wartawan “Bodrex” Dinilai Cederai Marwah Pendidikan

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Sikap Ketua Yayasan Al-Uswah Pamekasan, Utsman Sayyaf, nan menyebut wartawan Klik Madura dengan istilah “bodrex” terus menuai sorotan.

Kali ini, Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika dan keteladanan nan semestinya dijunjung tinggi oleh penyelenggara lembaga pendidikan.

Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Dr. Mohammad Subhan, mengatakan bahwa sekolah bukan sekadar tempat berlangsungnya aktivitas belajar mengajar.

Lembaga pendidikan juga merupakan pusat jasa publik nan mempunyai tanggung jawab moral dalam membangun karakter dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurutnya, seluruh komponen penyelenggara pendidikan, khususnya jejeran pengelola dan pendidik, kudu menjunjung tinggi kesantunan, sikap saling menghargai, serta profesionalisme dalam berinteraksi dengan siapa pun. Prinsip tersebut juga kudu diterapkan ketika berkomunikasi dengan insan pers nan menjalankan tugas jurnalistik.

“Dalam perihal ini, wartawan nan menjalankan tugas jurnalistik dan menguji kebenaran info melalui upaya konfirmasi (cover both sides) sepatutnya diterima secara bijak sebagai bagian dari kegunaan kontrol sosial. Mengeluarkan penyebutan nan berpotensi merendahkan pekerjaan pers tentu tidak mencerminkan marwah lembaga pendidikan,” tegasnya.

Subhan menambahkan, keterbukaan info dan komunikasi nan konstruktif merupakan kunci krusial dalam pengelolaan lembaga pendidikan.

Pihak sekolah maupun yayasan semestinya membuka ruang perbincangan nan sehat dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari orang tua alias wali murid, masyarakat, hingga insan pers.

Ia menjelaskan, dalam perspektif manajemen pendidikan, transparansi dan komunikasi nan santun merupakan bagian krusial dari penerapan School-Based Management (SBM) serta prinsip akuntabilitas publik.

Sekolah sebagai lembaga jasa publik kudu menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola nan terbuka dan bertanggung jawab.

Menurut Subhan, sikap defensif, otoriter, maupun tindakan nan merendahkan pihak luar, termasuk pers nan menjalankan kegunaan konfirmasi, dapat menunjukkan lemahnya penerapan nilai-nilai pendidikan dalam kepemimpinan lembaga.

Dampaknya tidak hanya berangkaian dengan hubungan eksternal, tetapi juga berpotensi memengaruhi budaya organisasi di lingkungan sekolah.

Ia menegaskan, pandangannya tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri urusan internal lembaga pendidikan lain. Namun, perihal itu disampaikan sebagai kajian dari perspektif keilmuan dan praktik pengelolaan pendidikan.

“Lembaga pendidikan tidak sekadar mengelola aspek akademik, melainkan berfaedah sebagai ruang kultural nan berdasarkan moralitas, etika, dan keteladanan. Ketika kepemimpinan tertinggi yayasan melontarkan julukan merendahkan seperti ‘bodrex’ serta menolak transparansi, perihal itu mencerminkan krisis tata kelola (governance crisis) nan merusak suasana edukatif,” tegasnya.

Subhan juga mengingatkan bahwa pola komunikasi ketua dapat memengaruhi budaya organisasi sekolah. Jika komunikasi nan mengabaikan etika dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi menumbuhkan budaya anti-kritik serta mengurangi kepercayaan wali siswa dan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Karena itu, dia mengimbau seluruh penyelenggara pendidikan di Kabupaten Pamekasan agar senantiasa mengedepankan etika, keteladanan, dan transparansi.

Prinsip tersebut perlu menjadi pegangan, baik dalam menyelesaikan persoalan internal maupun ketika membangun kemitraan dengan media massa.

“Dengan itu, kami mengimbau seluruh penyelenggara pendidikan di Kabupaten Pamekasan senantiasa mengedepankan etika, keteladanan, dan transparansi dalam menyelesaikan setiap persoalan internal maupun saat menjalin kemitraan dengan media massa,” pungkasnya. (enk/nda)