Desak Pilkades 2027, Mahasiswa Kritik Kinerja DPRD Sampang

SAMPANG, koranmadura.com – Belasan mahasiswa dari sejumlah organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Sampang mendatangi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD setempat, Kamis, 12 November 2026. Mereka mendesak DPRD segera menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemerintahan Desa sebagai landasan norma penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 2027.

Kedatangan mahasiswa tersebut juga untuk meminta kepastian mengenai perkembangan pembahasan Raperda, termasuk agenda penyelesaian hingga pengesahannya menjadi produk norma daerah. Mereka menilai, masyarakat Sampang sudah terlalu lama menunggu penyelenggaraan Pilkades nan tidak digelar sejak sebelum pandemi Covid-19.

Sementara itu, personil legislatif menyatakan tetap menggodok Raperda tentang Pemerintahan Desa nan di dalamnya turut mengatur penyelenggaraan Pilkades. Namun, mahasiswa menilai DPRD perlu memberikan kepastian agar penyelenggaraan pesta kerakyatan tingkat desa tersebut tidak terus tertunda.

Koordinator audiensi dari Perhimpunan Mahasiswa Tanah Malaka, Mahrus, menilai argumen DPRD nan tetap menunggu kepastian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak cukup untuk menjawab persoalan tersebut. Menurutnya, DPRD kudu memastikan supremasi norma dan kepastian penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Sampang.

“Alasan menunggu Kemendagri itu tidak logis bagi kami. Kami meminta kepastian dari DPRD Sampang, kapan Raperda ini dibahas dan kapan produk hukumnya bisa dikeluarkan,” tegasnya.

Mahrus menegaskan, kehadiran mahasiswa bukan untuk memperjuangkan kepentingan menjadi kepala desa, melainkan memastikan tata kelola pemerintahan desa melangkah baik dan mempunyai landasan norma nan jelas.

Menurutnya, kekosongan ratusan kedudukan kepala desa definitif berakibat terhadap kondisi pemerintahan dan pembangunan desa. Bahkan, masyarakat kudu berinisiatif mencari biaya melalui media sosial hanya untuk memperbaiki akomodasi pembangunan desa nan rusak dan tidak terurus akibat belum adanya kepala desa definitif.

“Maka dari itu, kami menuntut DPRD bekerja sebagaimana mestinya, sehingga Raperda itu kudu segera disahkan,” pintanya.

Mahrus juga mengkritik keahlian DPRD dan meminta para wakil rakyat tidak menjadi kepanjangan tangan pihak eksekutif, terlebih kepala wilayah Kabupaten Sampang.

“Sekali lagi Perda itu segera disahkan, dan jangan berikan ruang kepada pelaksana menambahkan norma-norma melalui Peraturan Bupati (Perbup) mengenai calon kepala desa. Karena ada sejarah di Sampang, ada Bakal Calon Kades nan digugurkan secara administratif,” paparnya.

Selain itu, pihaknya meminta agar Pilkades di Sampang tetap dilaksanakan pada 2027 tanpa argumen apa pun. Dia juga menilai terdapat ketidaksinkronan info di kalangan DPRD mengenai perkembangan pembahasan Raperda. Sebab, sebelumnya disebutkan belum dibahas, tetapi saat audiensi justru disampaikan telah dilakukan tiga kali harmonisasi.

“Kami tidak berambisi lebih, lantaran angan itu kadangkala dihilangkan. Jadi kami tidak lagi berharap, tapi kami mau memastikan Perda itu kudu selesai maksimal di awal Januari 2027 mendatang,” ungkapnya.

Terkait argumen menunggu keputusan Kemendagri, Mahrus menilai penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Sampang tidak kudu menunggu keputusan kementerian tersebut. Sebab, menurutnya, tidak ada klausul dalam undang-undang nan mengharuskan Raperda menunggu keputusan Kemendagri.

“Di Sampang ini aneh, hanya di Sampang ini Pilkades tidak digelar. Sedangkan Raperda itu hanya memerlukan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah (PP). Nah sekarang itu Undang-undangnya sudah ada ialah UU No 16 Tahun 2014 nan kemudian diganti menjadi UU No 3 Tahun 2024 dan PP nya pun sudah ada. Nah imbauan Permendagri dulu sudah keluar di tahun 2025 lalu, jadi tidak ada argumen lagi untuk tidak melaksanakan Pilkades,” katanya.

Dia juga mengaku bingung dengan materi nan sedang dibahas DPRD. Menurutnya, Raperda tentang Pilkades dan Raperda tentang Pemerintahan Desa merupakan dua perihal nan berbeda.

“Apakah nan dibahas itu Raperda soal Pilkades alias membahas Pemerintahan desa. Sedangkan Raperda Pilkades dengan Raperda Pemerintahan Desa, itu terpisah,” katanya.

Menanggapi tuntutan tersebut, personil Bapemperda DPRD Sampang sekaligus Ketua Komisi II, Alan Kaisan, mengapresiasi kehadiran mahasiswa. Dia menyebut aspirasi tersebut menjadi pengingat bagi DPRD untuk terus mengawal penyelesaian izin tentang Pemerintahan Desa.

Alan menjelaskan, pembahasan Raperda telah dilakukan beberapa kali. DPRD juga telah berkonsultasi dengan Kemendagri pada 13 Oktober 2026 untuk meminta kepastian sejumlah ketentuan, khususnya nan berangkaian dengan sistem Pilkades.

“Kami sebenarnya bangga teman-teman datang ke sini untuk mengingatkan. Kami juga terus mengawal rencana ini. Pembahasan sudah dilakukan beberapa kali dan kami sudah berkonsultasi dengan Kemendagri,” kata Alan.

Menurut Alan, penyelesaian izin tersebut krusial agar penyelenggaraan Pilkades mempunyai dasar norma nan kuat.

Dia menambahkan, DPRD juga telah melakukan studi banding ke wilayah nan melaksanakan Pilkades serentak, salah satunya Kabupaten Magetan nan menerapkan sistem pemungutan bunyi elektronik alias e-voting.

“DPRD juga telah melakukan studi banding ke wilayah nan melaksanakan Pilkades serentak, salah satunya Kabupaten Magetan nan menerapkan sistem pemungutan bunyi elektronik alias e-voting,” jelasnya.

Alan menyebut hasil studi banding tersebut menjadi bahan masukan dalam penyusunan regulasi. DPRD juga membuka ruang bagi masyarakat dan golongan mahasiswa untuk memberikan masukan terhadap rancangan patokan nan sedang disiapkan.

Sementara itu, personil Bapemperda DPRD Sampang, Mahfud, menjelaskan penyusunan Raperda telah melalui proses pengharmonisan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Surabaya.

“Naskah akademik juga telah disusun melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan perguruan tinggi. Namun, pembahasan tetap memerlukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan nan lebih tinggi,” tuturnya.

Mahfud menyoroti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP), terutama mengenai sistem calon tunggal dalam Pilkades. Menurutnya, DPRD tidak bisa menghapus ketentuan nan telah diatur dalam peraturan pemerintah lantaran Perda kudu tetap merujuk pada izin nan lebih tinggi.

“Kami mau membikin patokan sesederhana mungkin, tetapi tetap kudu mengikuti ketentuan di atasnya. Kalau di dalam PP sudah ada pasal nan mengatur, kami tidak bisa menghapusnya melalui Perda,” jelas Mahfud.

Dia menambahkan, proses penyusunan Raperda belum sepenuhnya selesai lantaran tetap ada tahapan penyesuaian dan penyempurnaan naskah.

“DPRD juga kudu memastikan materi nan dimasukkan tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan persoalan norma di kemudian hari,” ujarnya.

Politikus PKS tersebut juga menyebut Bupati Sampang telah menyampaikan bahwa Pilkades tetap direncanakan berjalan pada 2027. Karena itu, DPRD berambisi penyusunan izin tentang Pemerintahan Desa dapat terus dilanjutkan dengan memperhatikan ketentuan norma nan berlaku. (MUHLIS/DIK)