Harga Garam Pamekasan Anjlok ke Rp1.500 per Kilogram, Petani Desak Pemerintah Tetapkan HPP Rp3.000

KABAR MADURA | Ketidakpastian nilai garam tetap menjadi persoalan nan membayang-bayangi petani garam di Pamekasan. Saat hasil produksi melimpah, nilai jual di tingkat petani justru kerap melemah. Kondisi tersebut membikin petani tidak mempunyai banyak pilihan selain melepas hasil panen dengan nilai nan ditentukan pembeli.

Saat ini, nilai garam di tingkat petani dilaporkan kembali turun hingga Rp1.500 per kilogram. Situasi itu semakin menekan pendapatan petani, apalagi sebagian di antaranya hanya memperoleh sekitar Rp1 juta dari hasil penjualan garam.

Petani garam muda Pamekasan, Riyadlus Sholihin, menilai kondisi tersebut memerlukan perhatian serius pemerintah. Dia mendesak pemerintah pusat segera menetapkan nilai pokok produksi (HPP) garam sebagai referensi transaksi di tingkat petani.

Menurutnya, keberadaan HPP krusial untuk melindungi petani dari gejolak harga, terutama ketika memasuki masa panen raya. Dengan adanya pemisah nilai nan jelas, petani diharapkan mempunyai posisi tawar lebih baik dan tidak terus dirugikan oleh sistem pasar.

“Agar petani mempunyai patokan nilai dan tidak terus-menerus dirugikan oleh permainan pasar,” ungkapnya.

Ketua Forum Petani Muda Garam Madura (FPMGM) tersebut mengaku telah menyampaikan persoalan itu melalui audiensi berbareng pihak pelaksana dan legislatif di Pamekasan. 

Namun, upaya tersebut belum menghasilkan kepastian lantaran pemerintah wilayah tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan HPP.

Karena itu, dia berambisi pemerintah pusat melalui kementerian mengenai maupun Presiden dapat merespons aspirasi petani garam. Menurutnya, penetapan HPP menjadi salah satu langkah krusial untuk menciptakan kepastian dalam tata niaga garam nasional.

“Harapan kami pemerintah pusat, baik pihak kementerian alias presiden, mendengarkan aspirasi petani dan segera menetapkan HPP,” ujarnya.

Petani asal Desa Lembung, Kecamatan Galis, itu mengusulkan agar HPP garam ditetapkan pada kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Nilai tersebut dinilai dapat memberikan untung nan lebih seimbang bagi petani maupun pembeli.

“Kalau HPP ditetapkan Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogram, itu sudah sama-sama menguntungkan, baik untuk petani dan pembeli,” jelasnya.

Dia juga menyoroti perbedaan nilai nan cukup jauh antara garam di tingkat petani dan produk nan telah melalui proses pengolahan. Garam nan dibeli dari petani dengan nilai rendah dapat diproses kembali oleh pabrik, kemudian dipasarkan dengan nilai sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per kilogram.

Menurutnya, kesenjangan tersebut menjadi salah satu argumen pemerintah perlu datang memberikan perlindungan terhadap petani. Tanpa kebijakan nilai nan jelas, petani berpotensi terus berada pada posisi tawar nan lemah dalam rantai perdagangan garam.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Pamekasan Abdul Fata mengakui bahwa hingga sekarang belum terdapat referensi HPP garam nan ditetapkan pemerintah pusat. Harga jual di tingkat petani tetap mengikuti sistem pasar.

Dia menjelaskan, pemerintah wilayah tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan nilai pembelian garam. Meski demikian, pihaknya tetap memantau perkembangan nilai di lapangan dan telah menyampaikan aspirasi mengenai perlunya penetapan HPP kepada pemerintah pusat.

“Kami tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan nilai garam di lapangan dan sudah menyampaikan aspirasi HPP itu,” pungkasnya. (ina/waw)