DBHCHT Merosot Hampir Rp3 Miliar, Pemkab Sampang Gandeng Bea Cukai Perangi Rokok Ilegal

SAMPANG || KLIKMADURA – Penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 berakibat pada anggaran program support bagi pekerja tembakau di Kabupaten Sampang.

Tahun ini, anggaran nan dikelola Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Sampang hanya mencapai Rp6,8 miliar alias berkurang Rp2,8 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tengah penurunan alokasi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggandeng Bea Cukai Madura untuk mengintensifkan kampanye pemberantasan rokok ilegal.

Kolaborasi itu dilakukan dengan menghadirkan petugas Bea Cukai Madura di setiap titik penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT 2026.

Selain memastikan support tersalurkan kepada penerima nan berhak, aktivitas tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi mengenai ancaman peredaran rokok tanpa pita cukai resmi.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.

Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Sampang, Moh. Anwari Abdullah, mengatakan pelibatan Bea Cukai Madura merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai akibat peredaran rokok ilegal.

Menurutnya, program support bagi ribuan pekerja tembakau mempunyai keterkaitan langsung dengan penerimaan cukai hasil tembakau.

“Langkah ini menjadi bagian krusial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Sebab, biaya support tunai nan disalurkan kepada ribuan pekerja tersebut berasal murni dari penerimaan cukai hasil tembakau,” kata Anwari, Selasa (10/11/2026).

Dia menjelaskan, alokasi DBHCHT nan dikelola Dinsos PPPA Sampang untuk program support pekerja pada 2026 sebesar Rp6,8 miliar. Anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2,8 miliar dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.

Melalui sinergi dengan Bea Cukai Madura, Pemkab Sampang berambisi sosialisasi Gempur Rokok Ilegal tidak hanya berakhir pada penyampaian informasi.

Edukasi nan menyasar langsung para penerima BLT diharapkan bisa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akibat peredaran rokok ilegal.

Pemkab Sampang juga berambisi para pekerja di sektor tembakau semakin sadar untuk tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Dengan demikian, penerimaan cukai hasil tembakau sebagai salah satu sumber pembiayaan program support masyarakat dapat tetap terjaga. (ali/nda)