Data Kita Bocor, Negara Ke Mana?
Oleh : Rohaili
IAI Al-khairat Pamekasan
_______________________________
OPINI – Coba hitung berapa kali dalam seminggu ponsel Anda berdering lantaran tawaran pinjol, undian berhadiah palsu, alias tautan “paket tertahan”. Pelakunya tahu nama, nomor, apalagi NIK kita. Kebocoran info di negeri ini sudah begitu sering sampai terasa seperti rutinitas musiman: dari lembaga negara, startup, sampai bank.
Publik kaget sebentar, pejabat berjanji menyelidiki, lampau semuanya lenyap sebelum ada nan bertanggung jawab. Pertanyaannya sederhana dan belum terjawab: siapa nan sebenarnya melindungi privasi warga?
Di atas kertas, jawabannya meyakinkan. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menempatkan privasi sebagai bagian dari kewenangan asasi. Pasal 5 sampai 15 memberi penduduk kewenangan untuk mengakses, memperbaiki, dan meminta penghapusan datanya, termasuk kewenangan untuk dilupakan.
Pengendali dan prosesor info juga dibebani tanggungjawab mengamankan sistem mereka. Namun kewenangan nan tidak bisa ditegakkan hanyalah janji.
Masalahnya bukan kekurangan pasal, melainkan kekurangan nyali. Pasal 46 mewajibkan pengendali info memberi tahu korban dan lembaga pengawas secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam setelah terjadi kegagalan pelindungan data.
Faktanya, nan biasa kita terima adalah pernyataan normatif (“sedang kami investigasi”) nan datang terlambat, apalagi kadang hanya setelah info dijual di forum gelap. Hasil audit forensik digital nan terbuka dan dapat diuji publik nyaris tidak pernah muncul. Korbannya jutaan orang, tetapi konsekuensinya nyaris nol.
Akar ketimpangan ini ada pada kelembagaan. Pasal 58 UU PDP memandatkan lembaga pengawas nan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan kewenangan mengaudit, menyelidiki, dan menjatuhkan sanksi.
Sanksi di Pasal 57 sebenarnya cukup berat, mulai dari penghentian aktivitas pemrosesan info sampai denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan. Tetapi hukuman hanya menakutkan jika ada pihak nan berani dan berkuasa menjatuhkannya. Tanpa pengawas nan kuat dan independen, UU PDP hanya macan kertas: garang di naskah, ompong di lapangan.
Ada pula persoalan nan lebih sunyi, ialah budaya. Banyak penyelenggara sistem elektronik menganggap keamanan info sebagai syarat administratif untuk mendapat izin, bukan tanggung jawab atas kewenangan orang lain.
Anggaran keamanan siber dipangkas lebih dulu, baru dicari-cari ketika musibah terjadi. Di sisi lain, kita sebagai pemilik info sering ikut abai: mengeklik “setuju” tanpa membaca, membagikan foto KTP lewat chat, dan memakai satu kata sandi untuk segalanya. Kelalaian lembaga dan kelengahan perseorangan saling melengkapi, dan pelaku kejahatan siber menikmati keduanya.
Karena itu, nan dibutuhkan bukan lagi wacana, melainkan langkah tegas. Pemerintah kudu segera mengoperasikan lembaga pengawas secara penuh dengan kewenangan nyata. Ketentuan pidana UU PDP juga kudu dipakai, bukan dipajang.
Pasal 67 menakut-nakuti siapa pun nan memperoleh, mengungkapkan, alias menggunakan info pribadi orang lain secara melawan hukum, sedangkan Pasal 68 menakut-nakuti kreator info tiruan alias pemalsu data, dengan ancaman penjara dan denda miliaran rupiah.
Ancaman itu baru berarti jika ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap korporasi besar dan lembaga pemerintah, bukan hanya peretas kelas teri.
Kedaulatan negara hari ini tidak lagi diukur hanya dari kokohnya penjagaan darat, laut, dan udara. Ia juga diukur dari seberapa kondusif warganya di ruang digital.
Negara nan tidak bisa menjaga nama, alamat, dan NIK warganya sedang membiarkan perbatasannya jebol dari dalam. UU PDP kudu berubah dari sekadar tumpukan pasal menjadi perisai nan betul-betul melindungi.
Penulis : Rohaili
Editor : Wahyu
Follow WA Channel limadetik.com untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari Follow

1 minggu yang lalu
22








English (US) ·
Indonesian (ID) ·