Cegah Banjir Kota, Pemkab Bangkalan Kucurkan Rp200 Juta Normalisasi Sungai Bandaran

BANGKALAN, koranmadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mengucurkan anggaran sebesar Rp200 juta guna membiayai pengerukan dan normalisasi Sungai Bandaran di area Kampung Bandaran, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan.

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bangkalan, Diah Fitriana Suryani menjelaskan bahwa biaya perbaikan alur sungai pesisir tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026.

“Anggaran Rp200 juta itu tidak hanya untuk normalisasi Sungai Bandaran saja, tapi juga untuk normalisasi empat titik pembuangan saluran di hilir dan bayaran pekerja serta penyewaan perangkat berat,” kata Kabid SDA DPUPR Bangkalan, Diah Fitriana Suryani, Senin, 26 Oktober 2026 hari ini.

Diah menyebutkan, proyek normalisasi dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan 30 tenaga kerja lokal nan diupah Rp75 ribu per hari beserta pengerahan armada perangkat berat milik dinas.

“Saat ini titik pematusan nan sudah dikerjakan dan sudah ada perangkat beratnya ialah di Perumahan Royal Garden dan pesisir Sungai Pangeranan hingga Sungai Bandaran nan ditargetkan selesai dalam sebulan,” jelasnya.

Langkah pengerukan sedimen lumpur dan sampah di muara pematusan ini difokuskan untuk mengurai potensi banjir genangan berdurasi lama nan kerap mengepung area perkotaan Bangkalan saat intensitas hujan tinggi.

“Biasanya jika banjir di area perkotaan genangannya cukup lama, itu diperkirakan lantaran air nan masuk ke saluran pembuangan akhir tersumbat oleh sedimen nan ada di pematusan itu penuh,” paparnya.

Selain pencegahan bencana, pendangkalan sungai nan teratasi bakal memperlancar lampau lintas perahu nelayan setempat saat hendak bersandar maupun berangkat melaut.

“Kalau hanya di salurannya saja nan dinormalisasi kan percuma. Sebab, nan menjadi persoalan itu lantaran di saluran pembungan akhirnya tersumbat. Makanya kami normalisasi pematusan itu agar mengurangi akibat banjir,” pungkasnya. (Mahmud/Fine)