Bupati Sumenep Larang ASN Gunakan Vape

SUMENEP, koranmadura.com – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga pendukung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggunakan rokok elektrik alias vape. Larangan tersebut apalagi bertindak saat berada di luar lingkungan kantor.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) bagi Aparatur Sipil Negara nan ditetapkan pada 9 November 2026.

Dalam surat info tersebut ditegaskan, larangan penggunaan vape bertindak bagi seluruh ASN dan tenaga pendukung Pemkab Sumenep.

“Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep dilarang menggunakan alias mengisap rokok elektrik (vape),” demikian bunyi poin pertama surat info tersebut.

Tidak hanya di lingkungan perkantoran, larangan itu juga bertindak dalam aktivitas sehari-hari di luar tempat kerja.

“Larangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 bertindak selama berada di lingkungan kantor, tempat kerja, dan dalam aktivitas sehari-hari di luar lingkungan kerja,” demikian bunyi poin kedua SE tersebut.

Penerbitan kebijakan ini dilatarbelakangi upaya pemerintah wilayah menjaga kesehatan serta menciptakan lingkungan kerja nan bebas dari asap rokok maupun uap vape.

Pemkab Sumenep juga menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai media peredaran narkotika cair.

Dalam pertimbangannya, surat info tersebut menyebut sejumlah unsur nan berpotensi terkandung dalam cairan vape, di antaranya sabu cair, ganja cair, etomidate, dan ketamine.

“Perangkat rokok elektrik (vape) banyak digunakan sebagai media untuk mengedarkan narkotika cair, sehingga menuntut kewaspadaan seluruh Aparatur Sipil Negara agar tidak terlibat alias terdampak dari peredaran dan penggunaan rokok elektrik (vape) nan terkontaminasi alias diisi dengan narkotika,” demikian tertulis dalam SE tersebut.

Selain mengatur larangan bagi ASN, Bupati Fauzi juga meminta seluruh aparatur menjaga lingkungan perkantoran agar terbebas dari asap rokok dan uap vape.

Aturan itu juga menyasar tamu maupun visitor nan kedapatan menggunakan vape di lingkungan kerja Pemkab Sumenep. Mereka kudu ditegur dan diminta mematikan serta menyimpan perangkatnya.

“Bagi tamu alias visitor nan kedapatan menggunakan rokok elektrik (vape) di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Sumenep agar diberikan teguran dan disampaikan untuk mematikan serta menyimpan perangkatnya,” bunyi poin keempat surat info tersebut.

Untuk memastikan kebijakan berjalan, pemimpin langsung dan pejabat berkuasa diminta melakukan pengawasan. Informasi larangan penggunaan vape juga kudu disampaikan melalui pemberitahuan di letak nan mudah diketahui.

Pemkab Sumenep turut menyiapkan tindak lanjut bagi aparatur nan melanggar ketentuan tersebut.

“Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini ditindaklanjuti dengan pembinaan dan/atau penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan nan berlaku,” demikian bunyi poin keenam SE Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2026 itu. (FATHOL ALIF/DIK)