Bupati Sumenep Dorong 27 OPD Terapkan Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan

KABAR MADURA | Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo terus mendorong pembangunan wilayah nan inklusif dan berkeadilan melalui penguatan pengarusutamaan kelamin (PUG). Sebanyak 27 organisasi perangkat wilayah (OPD) diarahkan untuk mengintegrasikan perspektif kelamin dalam perencanaan hingga penyelenggaraan program pembangunan. 

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan daerah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kesempatan nan setara bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, PUG kudu menjadi strategi pembangunan nan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah, bukan sekadar program pemberdayaan perempuan. 

“PUG bukan sekadar program pemberdayaan perempuan, melainkan strategi pembangunan nan kudu diterapkan oleh seluruh organisasi perangkat wilayah (OPD),” tegas Fauzi, Rabu (28/10/2026). 

Menurutnya, pengarusutamaan kelamin perlu terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi. 

Dengan pendekatan tersebut, setiap kebijakan dan program pemerintah wilayah diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka ruang partisipasi nan lebih luas dalam pembangunan. 

Keseriusan Pemkab Sumenep dalam memperkuat PUG juga ditopang landasan regulasi, ialah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat wilayah dan optimasi golongan kerja PUG. 

Keberadaan izin tersebut menjadi injakan bagi pemerintah wilayah untuk mendorong penyelenggaraan pembangunan nan lebih terarah, inklusif, dan berkeadilan. 

Pelibatan 27 perangkat wilayah juga menjadi langkah strategis agar prinsip kesetaraan kelamin tidak melangkah secara parsial, melainkan menjadi bagian dari kebijakan lintas sektor. Dengan demikian, setiap OPD mempunyai peran dalam memastikan program pembangunan dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan. 

Bupati Fauzi turut menekankan pentingnya pertimbangan dalam penyelenggaraan PUG. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus menghasilkan rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah. 

“Evaluasi penyelenggaraan PUG dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan wilayah agar semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ucapnya. (ara/waw)