Bupati Bangkalan Targetkan Tidak Ada Anak Putus Sekolah

KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus memperkuat komitmen dalam pemerataan akses pendidikan. Salah satu upaya nan dilakukan melalui penerapan wajib belajar satu tahun pendidikan prasekolah. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan stimulasi pendidikan sejak awal sebelum memasuki jenjang sekolah dasar (SD).

Bupati Bangkalan Lukman Hakim menegaskan, penerapan kebijakan itu memerlukan keterlibatan beragam pihak. Mulai dari organisasi perangkat wilayah (OPD), pemerintah desa, hingga masyarakat. Dia berharap, tidak ada lagi anak di Bangkalan nan kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan, baik lantaran keterbatasan akses maupun aspek ekonomi.

Hal itu disampaikan Bupati Lukman saat memberikan sambutan dalam aktivitas Sosialisasi Regulasi Wajib Belajar Satu Tahun Pendidikan Prasekolah Kabupaten Bangkalan 2026 dan Bunda PAUD Menulis di Pendopo Agung Bangkalan, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, pemerintah wilayah telah menyediakan beragam akomodasi untuk mendukung keberlanjutan pendidikan masyarakat. Di antaranya melalui program satu desa satu sarjana, pendidikan SD dan SMP gratis, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

“Karena itu, saya berambisi tidak ada lagi anak-anak Bangkalan nan tidak bersekolah,” ujarnya.

Bupati Lukman memastikan, upaya peningkatan akomodasi pendidikan bakal terus dilakukan. Bahkan, sejumlah sekolah diharapkan kembali mendapatkan support program revitalisasi pada tahun mendatang agar aktivitas belajar mengajar (KBM) semakin optimal.

Selain itu, pemerintah juga membuka akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat (SR) bagi family nan memerlukan support lebih. Program itu tidak hanya menyediakan akomodasi pendidikan, tetapi juga beragam support bagi peserta didik dan keluarganya. Termasuk pembekalan keahlian sebagai bekal memasuki bumi kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

Namun, kata politisi PDI Perjuangan itu, penyediaan akomodasi pendidikan perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam perihal ini, orang tua mempunyai peran krusial untuk memastikan anak-anak mendapatkan kewenangan pendidikan. Sementara itu, pemerintah desa diharapkan aktif menjangkau family nan belum menyekolahkan anaknya.

“Sekarang nan perlu kita bangun berbareng adalah kesadaran masyarakat agar setiap orang tua mempunyai kemauan dan semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya,” tuturnya.

Terkait tanggungjawab satu tahun pendidikan prasekolah, dia menjelaskan, kebijakan tersebut bukan bermaksud membebani anak dengan pembelajaran akademik seperti di sekolah dasar. Sebaliknya, pendidikan prasekolah kudu menjadi ruang bagi anak untuk bermain sekaligus mengembangkan kreativitas, kecerdasan, dan keahlian lainnya.

Dia menilai, anak-anak memerlukan stimulasi nan tepat sebelum memasuki pendidikan formal. Melalui aktivitas bermain dan pembelajaran nan sesuai dengan usia, keahlian berpikir, daya imajinasi, serta perkembangan anak dapat dibangun secara bertahap.

Untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut, Bupati Lukman meminta para kepala desa dan perangkat kewilayahan turut menyosialisasikannya kepada masyarakat. Terutama kepada family nan anaknya belum mengikuti pendidikan anak usia awal (PAUD) maupun taman kanak-kanak (TK).

“Perangkat desa mempunyai peran krusial untuk membantu menyampaikan kebijakan ini kepada masyarakat. Kita perlu memastikan orang tua memahami faedah pendidikan prasekolah sehingga semakin banyak anak nan mendapatkan kesempatan belajar sejak usia dini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dia mengingatkan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh anak dan keluarga, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia serta masa depan bangsa.

Baginya, pendidikan merupakan bekal nan jauh lebih berbobot bagi anak. Dengan pendidikan nan baik, mereka mempunyai kesempatan lebih besar untuk berkembang, mandiri, dan memberikan faedah bagi lingkungan sekitarnya.

“Pendidikan merupakan investasi nan sangat besar bagi masa depan anak. Bahkan, nilainya melampaui warisan berupa tanah alias rumah. Ketika anak dididik dengan baik, kita tidak hanya menyiapkan masa depan keluarganya, tetapi juga ikut membangun masa depan bangsa,” ungkapnya.

Sebab itu, dia membujuk seluruh komponen masyarakat menjadikan pendidikan anak sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan pemerintah desa diharapkan dapat melangkah beriringan untuk memastikan setiap anak Bangkalan memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang melalui pendidikan nan layak.

“Menyiapkan generasi masa depan bukan hanya tugas pemerintah alias sekolah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Mari kita pastikan anak-anak Bangkalan mendapatkan pendidikan dan pendampingan nan baik sejak usia dini,” pungkasnya. (fik/zul)