Armada Pengangkut Sampah Pamekasan Terbatas, DLH Akui Operasional TPS3R Belum Maksimal

KABAR MADURA | Rencana penambahan tempat pengolahan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R) di sejumlah wilayah, khususnya di Kecamatan Proppo dan Palengaan, mendapat dorongan serius dari personil DPRD Pamekasan. 

Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Pamekasan, Tabri, nan menilai keberadaan TPS3R sangat krusial untuk menanggulangi penumpukan sampah di hulu agar tidak langsung membebani tempat pembuangan akhir (TPA).

Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan, Supriyanto, membeberkan bahwa optimasi pengelolaan sampah di tingkat kecamatan hingga kabupaten tetap dihadapkan pada hambatan klasik, ialah keterbatasan sarana armada pengangkut. 

Namun Supriyanto sependapat dengan legislator dari wilayah pemilihan (dapil) Pamekasan II (Palengaan-Proppo) tersebut, agar akomodasi dan cakupan TPS3R diperluas. Supriyanto mengakui bahwa sarana penunjang saat ini tetap belum memadai.

“Kendala di TPS3R itu perangkat angkutnya kurang, terutama kendaraan roda tiga, sehingga tidak bisa maksimal. Begitu juga di DLH untuk pengangkutan dari TPS3R ke TPA, kendalanya sama ialah armadanya terbatas,” ungkapnya.

Selain jumlah armada nan minim, operasional harian pengangkutan sampah juga kerap terganggu oleh hambatan teknis di lapangan, termasuk pengedaran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar nan terkadang susah didapat dan memerlukan waktu antrean panjang. 

“Dari total sebelas armada dump truk pengangkut nan dimiliki DLH saat ini, sebagian kondisinya juga mulai mengalami kerusakan dan memerlukan peremajaan,” tambahnya.

Meski demikian, Supriyanto meletakkan angan besar bahwa program Local Service Delivery Improvement Projects (LSDP) nan mulai melangkah pada 2027 hingga 2030 dapat menjadi solusi strategis. 

Dia mengatakan melalui program tersebut, pemerintah kabupaten berencana melakukan pengadaan kendaraan angkut baru, baik berupa kendaraan roda tiga maupun dump truck, guna memperkuat rantai pasok pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

“Harapan kami, pembangunan TPS3R tambahan ini bisa terwujud di tahun 2027. Selain itu, kami juga memerlukan support dari legislatif, untuk mengawal penganggaran operasionalnya, lantaran sarpras dari pusat, tetapi operasionalnya tetap ditopang oleh pemerintah daerah,” tutupnya. (fit/waw)