APBD Tulungagung 2027 Disepakati, Belanja Tembus Rp3,21 Triliun dan Defisit Rp286,8 Miliar
LIMADETIK.COM, TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung berbareng DPRD resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, APBD Tulungagung ditetapkan dengan total pendapatan sebesar Rp2,93 triliun dan shopping mencapai Rp3,21 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp286,86 miliar.
Persetujuan berbareng tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung nan berjalan di Ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Rabu (18/11/2026). Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi agenda penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Penetapan APBD ini terasa spesial lantaran bertepatan dengan puncak peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., dan dihadiri Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, S.M., M.M., seluruh personil DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta jejeran kepala organisasi perangkat wilayah (OPD).
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil DPRD nan telah mencurahkan tenaga dan pemikiran dalam mencermati, membahas, serta menyempurnakan rancangan anggaran hingga mencapai persetujuan bersama.
Menurutnya, proses pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi tahapan krusial untuk menghasilkan APBD nan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personil DPRD atas kerja kerasnya dalam mencermati, membahas, dan menyempurnakan rancangan anggaran. Melalui pembahasan berbareng Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, akhirnya APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disepakati,” ujar Ahmad Baharudin.
Berdasarkan hasil kesepakatan, struktur APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027 terdiri atas pendapatan sebesar Rp2.932.161.039.149,02 dan shopping sebesar Rp3.219.027.489.972,86. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp286.866.450.823,84.
Sementara itu, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp286.866.450.823,84 dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp0.
Ahmad Baharudin menjelaskan, anggaran tersebut disusun dengan merujuk pada sejumlah tema prioritas pembangunan tahun 2027. Di antaranya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, pengembangan ekonomi sektor unggulan, penyediaan prasarana berkualitas, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan maupun kesehatan.
Selain itu, pemerintah wilayah juga menitikberatkan pada pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal, percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan ketahanan bencana, serta pelestarian budaya.
Ia berambisi kesepakatan APBD tersebut menjadi injakan untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah wilayah dan DPRD dalam mengawal pembangunan.
“Harapan kami, kerja sama nan selaras antara pelaksana dan legislatif terus terjaga dan ditingkatkan. Dengan sinergi nan kuat, seluruh program pembangunan dapat melangkah optimal demi mewujudkan masyarakat Tulungagung nan sejahtera, maju, dan beradab mulia,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos., menegaskan bahwa Propemperda Tahun 2027 bukan sekadar agenda rutin legislasi, melainkan instrumen strategis untuk memastikan pembentukan produk norma wilayah betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Marsono, setiap peraturan wilayah nan direncanakan kudu mempunyai relevansi dengan persoalan dan kepentingan masyarakat, sekaligus mempertimbangkan keahlian finansial daerah.
“Propemperda Tahun 2027 merupakan instrumen strategis untuk memastikan produk norma wilayah nan dibentuk betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, keselarasan antara perencanaan dan keahlian finansial wilayah menjadi kunci agar penyelenggaraan pembangunan melangkah efektif dan transparan,” tegas Marsono.
Ia berambisi melalui perencanaan legislasi dan penganggaran nan terarah, kebijakan pemerintah wilayah dapat melangkah lebih optimal serta memberikan akibat nyata bagi masyarakat.
Dengan disepakatinya APBD 2027 dan penyampaian Propemperda tersebut, sinergi antara pelaksana dan legislatif diharapkan semakin solid dalam mengawal pembangunan Kabupaten Tulungagung ke depan.
Penulis : Dar
Editor : Wahyu
Follow WA Channel limadetik.com untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari Follow

3 hari yang lalu
16








English (US) ·
Indonesian (ID) ·