1 jam yang lalu
1
KABAR MADURA | Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan pertalite di sejumlah SPBU Sumenep belum juga terurai. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari personil Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, nan mendesak pemerintah wilayah melakukan langkah ekstra agar persoalan kesiapan BBM bersubsidi tidak terus membebani masyarakat.
Menurut Juhari, persoalan BBM tidak bisa hanya dilihat dari sisi kecukupan kuota secara administratif. Pemerintah kudu memastikan masyarakat betul-betul mudah mendapatkan BBM ketika membutuhkan.
“Pemerintah wilayah kudu berupaya ekstra. Jangan sampai masyarakat kudu membuang waktu berjam-jam hanya untuk antre mendapatkan pertalite,” kata Juhari.
Juhari menilai, antrean panjang di SPBU bukan sekadar persoalan kenyamanan. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya penduduk nan menggantungkan penghasilan dari kendaraan.
Salah satunya kendaraan pikap dan kendaraan pikulan lainnya nan digunakan untuk bekerja. Waktu nan semestinya digunakan untuk mengangkut barang, berbisnis maupun menjalankan aktivitas ekonomi justru tersita lantaran kudu mencari dan mengantre BBM.
“Kalau kendaraan untuk bekerja seperti pikap kudu lama antre, tentu aktivitas mereka juga terganggu. Mereka semestinya bisa lebih lancar bekerja, bukan waktunya lenyap di SPBU,” ujarnya.
Juhari meminta Pemkab Sumenep tidak berakhir pada koordinasi dengan Pertamina, tetapi mencari langkah konkret untuk mengurai persoalan di lapangan. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan pengedaran BBM bersubsidi melangkah lancar dan stok di SPBU tidak sigap kosong.
Apalagi, sebelumnya Pemkab Sumenep memastikan kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Sumenep tidak mengalami pengurangan sepanjang 2026. Pemerintah juga menyebut hasil koordinasi dengan Pertamina menunjukkan stok BBM bersubsidi mencukupi hingga akhir tahun.
Namun, kondisi lapangan justru menunjukkan masyarakat tetap kudu berpindah-pindah SPBU untuk mendapatkan pertalite. Bahkan, sebagian penduduk memilih membeli BBM secara satuan setelah tidak mendapatkan BBM di SPBU.
Juhari menilai, adanya perbedaan antara agunan kesiapan stok dengan kondisi nan dirasakan masyarakat perlu segera dievaluasi.
“Kalau memang stoknya cukup, kudu dicari tahu kenapa masyarakat tetap kesulitan mendapatkannya dan kudu antre panjang. Ini nan perlu dicarikan solusinya,” tegasnya.
Politikus tersebut berambisi pemerintah wilayah berbareng Pertamina dapat melakukan pertimbangan terhadap pola pengedaran dan kebutuhan BBM di masing-masing wilayah. Langkah tersebut krusial agar antrean tidak terus berulang dan masyarakat bisa memperoleh BBM secara normal.
“Jangan sampai masyarakat nan sudah kesulitan mencari nafkah justru kehilangan waktu produktif hanya lantaran persoalan BBM,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Sumenep, Dadang Deddy Iskandar, berdasar klasik. Menurutnya, kekosongan di sejumlah SPBU lebih disebabkan meningkatnya konsumsi pertalite setelah sebagian pengguna Pertamax beranjak menggunakan BBM bersubsidi.
“Itu bukan langka, tetapi memang lantaran peralihan dari nan sebelumnya menggunakan Pertamax jadi banyak menggunakan pertalite,” katanya. (ara/waw)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·