Ahmad Juhairi: Kabupaten Kepulauan Sumenep Harus Hadirkan Keadilan Pembangunan, Bukan Sekadar Ganti Nama

Wacana Kabupaten Kepulauan Sumenep tidak boleh berakhir sebagai simbol administratif. Perubahan status itu kudu menjadi titik kembali lahirnya kebijakan nan betul-betul berpihak kepada masyarakat kepulauan nan selama ini tetap menghadapi beragam ketimpangan pembangunan.

Begitu disampaikan Anggota DPRD Sumenep, Ahmad Juhairi merespon pendapat Pemkab Sumenep untuk mengubah Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep.

Legislator asal Kepulauan Masalembu itu menegaskan, prinsip perjuangan Kabupaten Kepulauan Sumenep kudu menghadirkan keadilan pembangunan melalui kebijakan afirmatif di sektor transportasi laut, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik.

“Bagi masyarakat kepulauan, Kabupaten Kepulauan bukan sekadar perubahan nomenklatur. nan lebih krusial adalah keberpihakan kebijakan terhadap wilayah nan selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses pelayanan,” ujar Magister Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) itu kepada Mata Madura, Sabtu (18/7/2026).

Juhairi mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep nan mulai menyusun naskah akademik sebagai bagian dari proses perubahan nomenklatur. Namun, menurutnya, ikhtiar tersebut kudu dibangun di atas kajian nan komprehensif, support seluruh komponen masyarakat, serta komunikasi politik nan kuat dengan pemerintah pusat dan DPR RI.

Politisi NasDem ini juga mengingatkan agar pembahasan tidak terjebak pada aspek administratif semata. Menurutnya, nan kudu diperjuangkan adalah lahirnya afirmasi anggaran, percepatan pembangunan prasarana laut, peningkatan konektivitas antarpulau, serta pemerataan pelayanan publik bagi masyarakat kepulauan.

Sebagai wakil rakyat dari Masalembu, Juhairi menyatakan siap mengawal setiap langkah nan bisa memperkecil disparitas pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Namun, dia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya disuguhi narasi besar tanpa arah kebijakan nan jelas.

“Kabupaten Kepulauan bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat kepulauan Sumenep,” tegasnya. (bah)