622 PPPK Paruh Waktu Bangkalan Diverifikasi, 12 Pegawai Tidak Diusulkan Perpanjangan Kontrak

KABAR MADURA | Sebanyak 12 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Bangkalan tidak diusulkan untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. Mereka merupakan bagian dari 622 PPPK paruh waktu nan menjalani proses verifikasi untuk periode September 2026.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bangkalan, Ari Murfianto, menyampaikan, tidak diusulkannya sejumlah pegawai itu berasas hasil pertimbangan nan disampaikan oleh masing-masing organisasi perangkat wilayah (OPD).

“Sesuai dengan hasil pertimbangan OPD terdapat beberapa nan tidak diusulkan, dengan beragam alasan,” ujarnya, Selasa (29/9/2026).

Dari 622 PPPK PW periode September nan menjalani verifikasi, terdapat 12 pegawai nan tidak masuk dalam usulan perpanjangan kontrak.

Ari menjelaskan, selain lantaran pemisah usia pensiun, pengunduran diri, dan hasil pertimbangan kinerja, terdapat pula pegawai nan memilih untuk bekerja di tempat lain.

“Totalnya untuk periode September, untuk tahap nan dilakukan verifikasi hari ini ada 12 PPPK nan tidak diusulkan. Ada nan menyampaikan bakal bekerja di tempat lain,” ungkapnya.

Proses verifikasi perpanjangan perjanjian PPPK paruh waktu di Bangkalan dilakukan secara bertahap. Untuk periode September, verifikasi dilaksanakan di Pendopo Pratanu Kabupaten Bangkalan, Selasa (29/9/2026).

Ari menyebut, verifikasi itu dilakukan dengan mencermati hasil pertimbangan keahlian nan disampaikan oleh masing-masing OPD.

“Hari ini sesuai dengan hasil pertimbangan keahlian nan disampaikan oleh masing-masing OPD, maka dilakukan verifikasi secara langsung untuk PPPK paruh wkatu periode September,” tukasnya. (fik/zul)