3.575 KPM PKH Pamekasan Terindikasi Judol, Bansos Tahap III Ditangguhkan

KABAR MADURA | Sebanyak 3.575 family penerima faedah (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pamekasan tidak dapat mencairkan support sosial tahap III. Kementerian Sosial (Kemensos) menangguhkan penyaluran setelah info penerima terindikasi terhubung dengan aktivitas gambling online (judol).

Koordinator Tim Kabupaten (Katimkab) PKH Pamekasan, Lukman Hakim, membenarkan bahwa penangguhan tersebut berakibat terhadap ribuan penerima manfaat.

“Untuk tahap tiga ini, ada 3.575 KPM nan bantuannya ditangguhkan dikarenakan terindikasi gambling online,” ungkapnya, Jumat (11/9/2026).

Namun, berasas penelusuran dan verifikasi pendamping PKH di lapangan, Lukman menyebut tidak seluruh KPM nan terindikasi tersebut diketahui terlibat langsung dalam judol. Sebagian mengaku tidak mengetahui bahwa identitas alias rekeningnya digunakan untuk aktivitas tersebut.

Menurut Lukman, kasus nan banyak ditemukan justru berangkaian dengan penggunaan info KPM oleh personil family lain nan tercantum dalam satu kartu family (KK).

“Banyak KPM, terutama ibu rumah tangga, menjadi korban akibat NIK alias nomor rekening mereka digunakan oleh suami alias anak untuk mendaftar akun gambling online,” tambahnya.

Temuan lain terjadi pada KPM lanjut usia (lansia). Identitas kependudukan mereka diduga dipinjam pihak lain, sementara pemilik info tidak memahami akibat penggunaan maupun penyalahgunaan info pribadi.

“Hasil penjelasan beragam. Rata-rata KPM-nya tidak tahu lantaran nan bermain adalah suami alias anak. Bahkan ada lansia nan datanya dipinjam oleh pihak lain tanpa disadari,” jelasnya.

Kemensos tetap memberikan kesempatan kepada KPM nan bantuannya ditangguhkan untuk melakukan klarifikasi. Mereka diwajibkan membikin surat pernyataan agar status kepesertaan dapat diproses untuk dipulihkan.

Dokumen penjelasan tersebut kudu ditandatangani penerima support berbareng personil family nan diketahui menyalahgunakan data, kemudian diunggah ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) melalui pendamping PKH alias pemerintah desa.

Namun, Lukman menegaskan sistem tersebut tidak dapat terus digunakan andaikan pelanggaran kembali ditemukan. KPM nan datanya kembali terindikasi terlibat gambling online setelah menyampaikan surat pernyataan terancam kehilangan kewenangan support sosial secara permanen.

Karena itu, dia mengimbau masyarakat, khususnya penerima bansos, untuk tidak sembarangan memberikan NIK, nomor rekening, maupun identitas pribadi kepada orang lain. Terlebih, menurutnya, info penerima support sekarang telah terintegrasi dengan sejumlah lembaga untuk proses verifikasi.

“Pastikan ditanya untuk apa jika ada nan mau meminjam info diri. Hati-hati, lantaran saat ini info sudah terintegrasi dengan semua lembaga dan bakal terekam secara otomatis,” pungkasnya. (fit/waw)