27 Ribu Anak Tidak Sekolah di Bangkalan, Dispendik Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

KABAR MADURA | Persoalan anak tidak sekolah (ATS) di Bangkalan tetap menjadi pekerjaan rumah besar di sektor pendidikan. Berdasarkan info Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan, jumlah ATS mencapai sekitar 27 ribu anak.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dispendik Bangkalan, Muhaimin, mengatakan, penanganan ATS merupakan bagian dari program prioritas pendidikan nasional nan memerlukan keterlibatan lintas sektor.

“Penanganan anak tidak sekolah ini merupakan kerjasama bareng nan kudu didukung oleh stakeholders,” ujarnya, Jumat (28/8/2026).

Menurut Muhaimin, persoalan itu tidak bisa dibebankan kepada satu institusi. Penanganannya memerlukan keterlibatan sejumlah organisasi perangkat wilayah (OPD), pemerintah desa, Kementerian Agama, hingga lembaga pendidikan nonformal.

Muhaimin menjelaskan, istilah ATS mempunyai cakupan lebih luas daripada sekadar anak nan putus sekolah. Setidaknya terdapat tiga kategori, ialah anak nan putus sekolah, anak nan telah lulus dari satu jenjang pendidikan tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, serta anak nan merasa pendidikan nan ditempuhnya sudah cukup sehingga memilih tidak melanjutkan sekolah.

“Contohnya, dia lulus SMP namun tidak melanjutkan, padahal usianya tetap anak usia sekolah, antara 6 sampai 18 tahun,” jelasnya.

Dengan jumlah sekitar 27 ribu anak, Bangkalan disebut berada di posisi tertinggi kedua di Jawa Timur. Sebarannya pun cukup merata di sejumlah wilayah.

Muhaimin menyebut, Kecamatan Galis dan Kokop termasuk wilayah dengan jumlah ATS nan tinggi. Bahkan, di wilayah perkotaan Bangkalan tetap ditemukan sekitar 1.400 anak nan tidak sekolah.

“Persoalan ini merata. Termasuk di Kecamatan Kota sendiri tetap ada 1.400-an anak tidak sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Kecamatan Kamal disebut sebagai wilayah dengan jumlah ATS paling rendah di Bangkalan. Meski demikian, Muhaimin menegaskan, info tersebut tetap perlu disinkronisasi agar nomor nan digunakan sebagai dasar penanganan betul-betul akurat.

Untuk menangani persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya mendorong lahirnya peraturan bupati mengenai penanganan ATS serta membentuk tim kabupaten nan melibatkan beragam OPD.

Tahap awal bakal dilakukan melalui sinkronisasi info antarinstansi. Setelah info dinyatakan valid, tim bakal turun langsung ke lapangan untuk mencari dan memetakan kondisi masing-masing anak.

“Setelah sinkronisasi info itu fiks, kami turun ke bawah,” kata Muhaimin.

Selanjutnya, Dispendik bakal melakukan visitasi dengan melibatkan pemerintah desa untuk mencari solusi agar ATS dapat kembali mengakses pendidikan. Penguatan pendampingan terhadap pembimbing di beragam jenjang, mulai PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, juga menjadi bagian dari strategi tersebut.

Muhaimin menilai pembimbing mempunyai posisi strategis lantaran berada paling dekat dengan peserta didik dan keluarga.

“Di satuan pendidikan itu pembimbing ditempatkan sebagai ujung tombak, baik itu penanganan, pendampingan maupun pencerahan kepada murid, orang tua dan masyarakat,” jelasnya.

Pendampingan itu diharapkan dapat mencegah anak keluar dari sistem pendidikan sekaligus membantu mengidentifikasi lebih awal anak-anak nan berpotensi berakhir sekolah.

Selain itu, pemerintah bakal membangun kerjasama dengan pesantren salaf untuk memastikan anak usia sekolah tetap mempunyai akses pendidikan nan tercatat dalam sistem pendidikan nasional.

“Strategi nan ketiga adalah melakukan kerjasama dengan pesatren salaf dimana pesatren salaf ini tidak melaksanakan pendidikan umum Pendidikan,” tuturnya.

Bagi anak nan tetap berada dalam usia sekolah, pemerintah bakal mendorong mereka kembali ke pendidikan formal. Sementara bagi mereka nan telah melewati usia sekolah, pengganti pendidikan dapat ditempuh melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) nan tersebar di sejumlah kecamatan.

Muhaimin mengakui penyelesaian persoalan ATS bukan perkara mudah. Sebab itu, diperlukan kerja keras, kepedulian, kerjasama lintas sektor, serta komitmen berbareng agar semakin banyak anak dapat kembali memperoleh kewenangan pendidikannya.

“Penanganan ATS bukanlah perihal nan mudah Satu tahun di beragam kabupaten kota itu tidak lebih dari seribu anak nan sukses dikembalikan. Berkisar ratusan malah. Karena itulah perlu kerja keras, perlu kerjasama nan kuat dan komitmen bersama,” pungkasnya. (fik/zul)