KABAR MADURA | Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Bangkalan nan disebut bakal dimulai pada awal November 2026 tetap dalam tahap perencanaan. Sejumlah perincian proyek, termasuk anggaran dan teknis pelaksanaan, belum diketahui secara pasti.
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan, Mohammad Aminullah, mengatakan, pembangunan SR tetap dalam tahap perencanaan oleh kementerian terkait. Menurutnya, agenda pengerjaan pada November tetap sebatas rencana nan perlu ditindaklanjuti.
“Kalau ada perubahan, misalnya di November ini, sekarang tetap tahap perencanaan oleh Kementerian PUPR,” ujarnya, Jumat (16/10/2026).
Amin menjelaskan, konsep awal pembangunan menggunakan gedung dua lantai. Namun, dalam perencanaan terbaru, gedung tersebut dirancang menjadi empat lantai.
“Awalnya konsepnya gedung dua lantai. Ternyata ada perubahan, kelak sampai empat lantai,” tegasnya.
Meski terjadi perubahan desain, Dinsos Bangkalan belum mengetahui besaran anggaran nan dibutuhkan. Amin mengaku belum menerima info terbaru mengenai nilai proyek setelah perubahan perencanaan tersebut.
“Kami kurang tahu, lantaran sekarang ada perubahan,” ungkapnya.
Untuk tahap ketiga, pembangunan SR dirancang mempunyai kapabilitas sekitar 2.500 siswa di setiap lokasi. Fasilitas pendidikan tersebut bakal mencakup jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).
“Untuk tahap ketiga ini, masing-masing titik nan dibangun ditargetkan bisa menampung kurang lebih 2.500 siswa,” jelasnya.
Sementara itu, luas gedung diperkirakan mencapai sekitar 60 ribu meter persegi. Namun, Amin menambahkan, nomor itu tetap sebatas perkiraan dan perlu dipastikan melalui arsip perencanaan resmi.
“Kalau tidak salah, luas bangunannya kurang lebih 60 ribu meter persegi,” imbuhnya.
Terkait penyelenggaraan proyek, Amin menyebut, kewenangan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sebab itu, Dinsos Bangkalan belum memperoleh info terperinci mengenai teknis pengerjaan, termasuk kemungkinan keterlibatan tenaga kerja dan penggunaan material dari masyarakat lokal.
“Pelaksanaannya dari Kementerian PU. Kami belum mendapat info seperti apa teknisnya,” katanya.
Amin memperkirakan pengerjaan proyek tersebut memerlukan waktu sekitar enam bulan. Pemerintah menargetkan akomodasi SR sudah dapat digunakan pada tahun aliran baru 2027.
“Kurang lebih enam bulan, lantaran ditargetkan pada tahun aliran baru 2027 sudah bisa dipakai,” tuturnya.
Meski demikian, sasaran tersebut tetap perlu dipastikan seiring belum rampungnya perencanaan dan belum adanya kepastian agenda pelaksanaan. Adapun kebutuhan sumber daya manusia (SDM) bakal disesuaikan secara berjenjang dengan kebutuhan operasional sekolah.
“Biasanya dilakukan rekrutmen menyesuaikan kebutuhan. Contohnya seperti nan rintisan, nan ditempatkan di balai diklat,” pungkasnya. (fik/zul)

50 menit yang lalu
1








English (US) ·
Indonesian (ID) ·