Realisasi Dana Desa Pamekasan Capai 100 Persen, Alokasi Turun Signifikan

KABAR MADURA | Realisasi Dana Desa (DD) di Pamekasan tahun ini telah mencapai 100 persen per September 2026. Total anggaran nan dialokasikan sekitar Rp60 miliar, dengan besaran nan diterima masing-masing desa berbeda.

Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan, Farid Rahman, mengatakan, alokasi DD untuk setiap desa tahun ini berada di kisaran Rp220 juta hingga Rp370 juta.

Besaran alokasi itu ditentukan berasas sejumlah indikator, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah kepala family (KK) miskin, hingga letak geografis desa.

“Kalau dulu, untuk melakukan pengajuan tahap dua, serapan biaya kudu 70 persen dan capaian output 40 persen. Kalau sekarang tidak ada persentase, nan krusial ada progres, sudah bisa melakukan pengajuan tahap dua,” ujarnya, Senin (5/10/2026).

Farid mengakui, alokasi DD tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi itu tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Pada 2025, total DD nan diterima Kabupaten Pamekasan mencapai sekitar Rp192 miliar. Saat itu, alokasi nan diterima masing-masing desa berada di kisaran Rp800 juta hingga Rp2,8 miliar.

“Untuk penetapan alokasi per desanya itu langsung dari kementerian,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, H. Luthfi, mengingatkan agar penyelenggaraan dan realisasi DD betul-betul sesuai dengan peruntukannya.

Menurutnya, penggunaan anggaran itu perlu diarahkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, terlebih di tengah keterbatasan anggaran nan sekarang diterima pemerintah desa.

Dia menilai, pemerintah desa perlu semakin berdikari dalam mengelola anggaran nan tersedia. Sebab, dengan kondisi DD saat ini, ruang bagi desa untuk menjalankan beragam program dan aktivitas menjadi semakin terbatas.

“Desa kudu lebih berdikari di tengah biaya desa nan tidak memungkinkan lagi melakukan beragam macam kegiatan. Dengan DD nan sekarang, desa hanya bisa berambisi aktivitas nan berasosiasi dengan prasarana dan pemberdayaan tidak ditinggalkan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya. (nur/zul)