SUMENEP, Kompasmadura.com – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama (Kemenag) nan menerima penghasilan melalui BPRS Bhakti Sumekar dapat mengakses akomodasi pembiayaan syariah untuk memenuhi kebutuhan family maupun menunjang aktivitas produktif.
Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar mengatakan, program tersebut dikembangkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pengguna PPPK Kemenag. Pengajuannya dapat dilakukan melalui jaringan instansi bagian dan instansi kas sesuai wilayah pelayanan bank, sehingga tidak terbatas pada pengguna di Kabupaten Sumenep saja.
“Kami mau memberikan kemudahan akses pembiayaan syariah bagi PPPK Kementerian Agama untuk memenuhi beragam kebutuhan, seperti pendidikan, pembaharuan rumah, kebutuhan keluarga, maupun aktivitas produktif,” ungkapnya, Senin (19/10/2026).
Calon pengguna perlu menyiapkan arsip identitas diri, surat keputusan alias perjanjian kerja PPPK, arsip penghasilan, serta persyaratan pendukung lainnya.
Setelah arsip diajukan, bank bakal melakukan verifikasi dan kajian kelayakan. Apabila pengajuan disetujui, proses dilanjutkan dengan janji pembiayaan syariah hingga pencairan dana.
Menurutnya, besaran pembiayaan tidak ditentukan secara seragam, melainkan berasas keahlian bayar masing-masing calon pengguna dan ketentuan nan berlaku.
“Plafon pembiayaan ditentukan berasas kajian keahlian bayar dengan Debt Service Ratio (DSR) maksimal 60 persen dari penghasilan nan diperhitungkan bank,” jelasnya.
Bank juga mempertimbangkan masa perjanjian kerja PPPK dalam proses analisis. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar tanggungjawab pembayaran tetap sesuai dengan kondisi finansial nasabah.
Selain persyaratan administrasi, calon pengguna perlu memperhatikan masa bertindak program dan ketentuan pembiayaan nan ditetapkan bank.
“Pengajuan dapat dilakukan melalui jaringan Kantor Cabang dan Kantor Kas BPRS Bhakti Sumekar sesuai wilayah pelayanan masing-masing,” tutupnya.(Rie)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·