43 menit yang lalu
1
Ada nan menarik dari tulisan berjudul “PKB Sumenep Besar Tanpa Kyai, Saatnya Berhenti Jadi Anak Mami Politik”. Judulnya berani. Bahkan sengaja dibuat sedikit gaduh. Barangkali memang itu tujuannya: memancing percakapan tentang masa depan PKB Sumenep.
Tetapi, dalam politik, sesuatu nan terdengar berani belum tentu sepenuhnya benar. Dan sesuatu nan tampak kritis belum tentu sukses membaca persoalan secara utuh.
Mari kita bedah.
Pertama, apakah betul PKB Sumenep besar lantaran kiai, bukan lantaran kerja partai?Pertanyaan ini sebenarnya menyimpan persoalan nan lebih besar. PKB tidak lahir dari ruang kosong. PKB tumbuh dari sejarah panjang Nahdlatul Ulama, tradisi pesantren, jaringan sosial keagamaan, dan aspirasi politik penduduk Nahdliyin.
Dalam konteks Sumenep, hubungan antara ustad dan masyarakat bukan sekadar hubungan elektoral. Ada sejarah, tradisi, pendidikan, kebudayaan, apalagi ikatan sosial nan tidak bisa disederhanakan menjadi urusan foto berbareng menjelang pemilu.
Karena itu, menyebut kedekatan dengan ustad sebagai sumber kelemahan partai justru berisiko salah membaca modal sosial nan selama ini menjadi salah satu kekuatan PKB.
Kiai bukan jimat politik. Tetapi juga bukan beban politik.
Kiai adalah bagian dari ekosistem sosial nan membentuk karakter politik masyarakat Madura. nan perlu dikritik bukan keberadaan ustad dalam kehidupan politik PKB. Melainkan ketika penghormatan kepada ustad berakhir menjadi nilai, lampau berubah menjadi perangkat transaksi kekuasaan.
Itu dua perkara nan berbeda.
Kedua, jangan mencampuradukkan kemandirian partai dengan menjauh dari akar sejarahnya. Partai modern memang kudu mempunyai kaderisasi, pendidikan politik, sistem organisasi, dan sistem regenerasi kepemimpinan nan sehat.
Tetapi modernisasi bukan berfaedah kudu memutus hubungan dengan tradisi.
Justru tantangannya adalah gimana nilai-nilai pesantren, tradisi keilmuan, dan etika kepemimpinan diterjemahkan menjadi kebijakan publik nan konkret.
Kalau PKB mau menjadi partai modern, pertanyaannya bukan berapa banyak foto ustad nan terpampang di baliho. Pertanyaannya: berapa banyak kader nan mempunyai kapabilitas legislasi? Berapa banyak kebijakan nan lahir dari kebutuhan masyarakat? Seberapa kuat partai mengawal kepentingan rakyat?
Di sinilah ukuran kemandirian partai sesungguhnya.
Bukan pada seberapa jauh dia meninggalkan kiai, melainkan seberapa jauh dia bisa bekerja tanpa terus-menerus berlindung di kembali nama besar siapa pun.
Ketiga, persoalan PKB tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti narasi.
Mengangkat persoalan pengangguran, nelayan Sapeken, pengrajin batik, kemiskinan, dan pembangunan kepulauan tentu penting. Tetapi menyebut persoalan-persoalan itu belum cukup untuk membuktikan bahwa partai kandas bekerja.
Harus ada ukuran nan lebih jelas. Apa nan sudah diperjuangkan? Apa nan belum tercapai? Bagaimana kontribusi wakil rakyat? Apa pertimbangan terhadap kepengurusan? Dan gimana sistem partai memastikan kader nan mempunyai kapabilitas mendapatkan ruang?
Politik tidak cukup hanya mengandalkan kalimat-kalimat keras, apalagi semboyan nan terdengar gagah tetapi miskin pembuktian. nan dibutuhkan data, evaluasi, dan keberanian untuk mengoreksi diri.
Mengkritik memang mudah; nan tidak mudah adalah menghadirkan ukuran, menunjukkan bukti, dan menawarkan jalan keluar.
Sumenep bukan panggung politik nan sederhana. Dengan 27 kecamatan, bentang wilayah daratan dan kepulauan, serta persoalan pelayanan publik nan begitu beragam, membangun politik tidak bisa hanya bermodal retorika.
Maka, sebelum sibuk berdebat tentang siapa nan membikin partai menjadi besar, ada baiknya bertanya: apa nan sudah dikerjakan untuk membikin masyarakat Sumenep menjadi lebih sejahtera?
Partai nan serius kudu bisa menerjemahkan kompleksitas itu menjadi agenda politik nan terukur.
Keempat, jangan sampai kritik terhadap ketergantungan justru melahirkan ketergantungan baru.
Ini bagian nan sering luput.
Ketika seseorang mengkritik kekuasaan figur, jangan sampai dia sedang membangun kekuasaan figur nan lain. Ketika seseorang menyerukan regenerasi, jangan sampai regenerasi hanya menjadi jalan bagi kelompoknya sendiri untuk mengambil alih panggung.
Partai tidak boleh menjadi milik satu keluarga, satu kelompok, satu jaringan, alias satu kepentingan. Kaderisasi kudu membuka kesempatan berasas kapasitas, integritas, rekam jejak, dan pengabdian.
Bukan berasas siapa nan paling dekat dengan pengurus. Bukan pula siapa nan paling keras mengkritik pengurus.
Sebab, mengganti orang tanpa memperbaiki sistem hanya bakal memindahkan persoalan dari satu meja ke meja lainnya.
Lalu, PKB Sumenep kudu bagaimana?
Tidak perlu memilih antara menjadi partai nan dekat dengan ustad alias menjadi partai modern. Keduanya bukan sesuatu nan kudu dipertentangkan.
PKB bisa tetap menghormati kiai, sekaligus membangun organisasi nan profesional.
Bisa menjaga tradisi, sekaligus membuka ruang bagi anak muda. Bisa mempertahankan identitas ideologis, sekaligus menghadirkan pendapat pembangunan nan relevan dengan kebutuhan zaman.
Yang kudu dihentikan adalah politik ketergantungan. Bukan hubungan historis dan kultural dengan para kiai.
Sebab, partai nan kehilangan akar sosialnya bakal mudah kehilangan identitas. Sebaliknya, partai nan hanya mengandalkan sejarah tanpa memperbarui kapasitasnya juga bakal tertinggal.
Keduanya sama-sama berbahaya.
Pada akhirnya, ukuran kebesaran PKB bukan terletak pada seberapa sering pengurus sowan kepada kiai. Tetapi juga bukan pada seberapa lantang mereka meneriakkan semboyan besar tanpa kiai.
Ukuran sesungguhnya adalah apakah masyarakat tetap mempercaya? Apakah kadernya bekerja? Apakah wakil rakyatnya hadir? Apakah kebijakannya terasa? Apakah generasi muda menemukan masa depan di dalamnya?
Kiai tidak perlu dijauhkan dari PKB. PKB hanya perlu membuktikan bahwa kepercayaan ustad dan masyarakat tidak disia-siakan.
Satu perihal nan perlu diingat: partai besar tidak lahir lantaran restu. Partai besar memperkuat lantaran bisa menjaga kepercayaan.
*Nom Sihol Pengamat Politik Lokal
English (US) · 
Indonesian (ID) ·