Indeks Ketahanan Daerah Sampang Mulai Diukur

SAMPANG, koranmadura.com – Ketahanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur, dalam menghadapi musibah mulai diukur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang, didampingi BPBD Jawa Timur berbareng Siap Siaga Jatim, menggelar lokakarya Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), Rabu, 9 September 2026.

Berdasarkan hasil penilaian sementara, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sampang terhadap kebencanaan pada 2025 mencapai 0,61. Sementara pada 2026, nomor tersebut ditargetkan meningkat menjadi 0,68.

Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sampang, Ahmed Basori, menyampaikan bahwa Kabupaten Sampang mempunyai tingkat kerawanan musibah nan cukup tinggi. Saat musim kemarau, sejumlah wilayah dihadapkan pada musibah kekeringan. Sementara ketika musim penghujan, Kabupaten Sampang kerap mengalami banjir.

Karena itu, melalui penilaian IKD tersebut, pihaknya berambisi kapabilitas Pemkab Sampang dalam penanggulangan musibah dapat terus ditingkatkan secara berkesinambungan.

“IKD ini merupakan bagian dari kriteria nan diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi, IKD ini mengingatkan dan mengamanahkan pemerintah wilayah untuk menjadikan penanggulangan musibah sebagai parameter utama,” katanya.

Ahmed Basori menjelaskan, IKD juga menjadi corak penilaian terhadap suatu wilayah untuk mengukur sejauh mana kapabilitas nan dimiliki dalam menanggulangi bencana.

“Jadi, IKD ini menjadi tolok ukur Indeks Risiko Bencana (IRB) dan menjadi Indeks Kinerja Utama di BPBD Sampang,” katanya.

Ahmed Basori juga mengatakan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan asistensi berbareng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Nanti setelah penilaian IKD ini, mungkin akhir tahun ini kami bakal melaksanakan asistensi dengan BNPB. Dan sementara ini, IKD kami nilainya 0,61, sehingga dari penilaian saat ini dengan didukung oleh beberapa OPD, maka harapannya IKD di Sampang bakal naik, dan sasaran kami di 2026 itu nilainya ialah 0,68. Dari nomor nilai IKD itu menunjukkan tingkat kerawanan dan penanggulangan musibah di sini tetap sedang,” katanya.

Sementara itu, Manager Kemitraan dan Program Siap Siaga Jatim, Mambaus Suud, menyampaikan bahwa aktivitas tersebut merupakan corak keberlanjutan support Siap Siaga Jatim kepada Pemkab Sampang melalui BPBD setempat untuk memperkuat ketangguhan daerah.

Menurutnya, melalui penilaian IKD dapat diketahui sejauh mana tingkat ketangguhan suatu wilayah dalam menghadapi akibat bencana.

“Jadi, IKD itu menjadi penting, pertama lantaran menjadi bagian nan tidak terpisahkan perhitungannya dalam Kajian Risiko Bencana, dan kedua menjadi perangkat kajian gimana keahlian dalam pengurangan akibat musibah bisa tercatat serta terverifikasi. Sehingga kemudian ada pengarsipan nan jelas,” terangnya.

Dari IKD tersebut, lanjut Suud, juga dapat diketahui langkah nan perlu dilakukan untuk memperkuat dan mempercepat peningkatan ketahanan daerah. Apalagi, tren kejadian musibah saat ini menunjukkan peningkatan nan secara otomatis berakibat terhadap akibat musibah di beragam wilayah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Sampang.

“Apalagi kemudian ditambah dengan rendahnya nilai kapabilitas daerah, ya otomatis risikonya juga bakal tinggi. Kemudian ditambah pula kerentanan masyarakat nan dipengaruhi oleh aspek ekonomi meskipun kerentanan masyarakat itu dinamis,” jelasnya.

Untuk Kabupaten Sampang, Suud menerangkan, dengan nomor IKD sebesar 0,61, kondisi wilayah tersebut berada pada tingkat sedang.

“Makanya IKD itu perlu dilihat lagi, apakah bisa ditingkatkan. Jangan sampai kemudian turun ke level bawahnya. Peningkatan IKD ini juga dapat ditingkatkan oleh wilayah dalam setahun ini,” ungkapnya.

Selain itu, melalui penilaian IKD tersebut, pemerintah wilayah dapat memperoleh rekomendasi nan berangkaian erat dengan perencanaan pembangunan daerah.

“Nanti bisa dilihat, rekomendasi apa. Apakah ada aspek-aspek alias prioritas nan segera ditangani nan kudu masuk dalam perencanaan daerah, bukan hanya masuk dalam perencanaan BPBD saja, melainkan semua OPD,” jelasnya. (MUHLIS/DIK)