H. Hosnan Tegas Dukung Perubahan Nomenklatur Kabupaten Sumenep Kepulauan

H. Hosnan Tegas Dukung Perubahan Nomenklatur Kabupaten Sumenep Kepulauan

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Wacana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan mendapat support tegas dari kalangan legislatif. H. Hosnan, S.IP., M.AP., personil DPRD Kabupaten Sumenep dari Dapil 7 sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep nan mulai mendorong perubahan nama wilayah tersebut ke tingkat pemerintah pusat.

Dukungan itu disampaikan Hosnan usai mendampingi Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo berbareng jejeran pejabat Pemkab Sumenep dalam audiensi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Jumat (21/8/2026).

Kunjungan tersebut secara langsung membahas persoalan konektivitas dan transportasi laut nan menjadi urat nadi masyarakat di wilayah kepulauan. Dalam pertemuan itu, Pemkab Sumenep juga mengawal beragam kebutuhan prasarana dan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat kepulauan.

Hosnan menilai pendapat perubahan nomenklatur bukan sekadar persoalan pergantian nama administratif. Menurutnya, penyebutan Kabupaten Sumenep Kepulauan kudu dipandang sebagai upaya mempertegas karakter geografis, sosial, ekonomi, sekaligus kebutuhan pembangunan Sumenep nan mempunyai wilayah kepulauan sangat luas.

“Saya mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengusulkan perubahan nomenklatur menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan. Ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi gimana karakter kepulauan Sumenep betul-betul mendapatkan pengakuan dan perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional,” tegas Hosnan.

Menurut dia, karakter geografis Sumenep nan terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan memerlukan pendekatan pembangunan nan berbeda. Persoalan transportasi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perekonomian hingga pengedaran kebutuhan pokok masyarakat kepulauan tidak dapat disamakan begitu saja dengan wilayah daratan.

Karena itu, nomenklatur Kabupaten Sumenep Kepulauan dinilai dapat menjadi simbol sekaligus penegasan bahwa kepulauan merupakan bagian strategis dari identitas dan arah pembangunan daerah.

“Kepulauan bukan laman belakang Sumenep. Kepulauan adalah bagian krusial dari wajah Sumenep. Karena itu, nomenklatur ini kudu bisa memperkuat keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat kepulauan,” ujarnya.

Dukungan Hosnan juga mempunyai konteks kuat lantaran dirinya merupakan bagian dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep. Berdasarkan laman resmi DPRD Sumenep, Hosnan tercatat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan.

Bukan Sekadar Nama, Tapi Identitas dan Arah Kebijakan

Hosnan berpandangan, perubahan nomenklatur kudu dibarengi dengan argumentasi nan kuat dan kajian komprehensif. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu memastikan usulan tersebut mempunyai dasar akademis, administratif, geografis, sosial, ekonomi dan historis nan memadai.

Dengan demikian, ketika usulan tersebut dibawa ke pemerintah pusat, perubahan nomenklatur tidak berakhir sebagai aspirasi politik, tetapi mempunyai dasar objektif nan kuat.

“Kalau kita mau perubahan nomenklatur ini betul-betul menjadi kebijakan, tentu kudu dikawal secara serius. Kajian kudu kuat, argumentasi kudu jelas dan seluruh pemangku kepentingan kudu bersinergi,” katanya.

Ia juga menilai momentum penguatan konektivitas laut menjadi sangat relevan dengan pendapat tersebut. Sehari sebelumnya, Bupati Sumenep berbareng jejeran OPD memang mendatangi Kemenhub untuk memperjuangkan peningkatan aksesibilitas transportasi laut bagi masyarakat kepulauan.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Fauzi menegaskan bahwa kelancaran pelayaran dari kepulauan menuju daratan maupun sebaliknya menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Pemkab juga menanyakan perkembangan surat mengenai rencana perbaikan dan pengembangan Pelabuhan Terebung, Kecamatan Gayam.

Bagi Hosnan, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat kepulauan bukan rumor sektoral. Transportasi laut berangkaian langsung dengan perputaran ekonomi, mobilitas warga, akses pendidikan dan kesehatan, hingga pengedaran barang.

“Apa nan kita perjuangkan hari ini kudu bermuara pada satu hal, ialah gimana masyarakat kepulauan mendapatkan pelayanan negara nan setara. Jangan sampai jarak geografis membikin mereka mendapatkan pelayanan nan berbeda,” tegasnya.

Dorong Semua Pihak Bersatu

Hosnan membujuk seluruh komponen masyarakat, terutama tokoh kepulauan, akademisi, organisasi masyarakat, pemuda dan seluruh personil DPRD untuk ikut mengawal proses perubahan nomenklatur tersebut.

Menurutnya, support politik dari DPRD penting, tetapi proses tersebut memerlukan kekuatan argumentasi dan support publik nan luas.

“Ini bukan kepentingan satu partai, bukan kepentingan pemerintah wilayah semata. Kalau memang orientasinya untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan masyarakat kepulauan, maka ini kudu menjadi agenda bersama,” ucapnya.

Ia berambisi Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga menyiapkan roadmap nan jelas mengenai tahapan perubahan nomenklatur, termasuk kajian dan komunikasi dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat.

Hosnan menegaskan dirinya siap berada di barisan nan mengawal agenda tersebut melalui kegunaan politik dan kelembagaan DPRD.

“Kami di DPRD siap mengawal. nan terpenting, prosesnya dilakukan secara konstitusional, terbuka, berbasis kajian dan melibatkan masyarakat. Jangan sampai semangat besar ini berakhir hanya sebagai wacana,” pungkasnya.

Dengan support tersebut, wacana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep Kepulauan sekarang tidak hanya menjadi agenda pemerintah daerah, tetapi mulai mendapatkan dorongan dari unsur legislatif.

Langkah berikutnya menjadi tantangan bersama: memastikan pendapat tersebut mempunyai landasan nan kuat, memperoleh support lintas pemangku kepentingan, dan betul-betul bisa diterjemahkan menjadi kebijakan nan memberikan akibat nyata bagi masyarakat kepulauan.

Penulis : Wahyu

Editor : Wandi