Fraksi PAN DPRD Sampang Soroti Banyak Jalan Rusak Tak Tersentuh Pemerintah

59 menit yang lalu 1

Suasana rapat paripurna DPRD Sampang. (ALI MUCHTAR / KLIKMADURA)

SAMPANG || KLIKMADURA – Fenomena penduduk memperbaiki jalan rusak dengan biaya swadaya mulai marak di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang. Masyarakat mengumpulkan sumbangan secara berdikari untuk memperbaiki ruas jalan nan belum mendapat penanganan dari Pemerintah Kabupaten Sampang.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Sampang. Sorotan itu disampaikan langsung kepada Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dalam Rapat Paripurna DPRD Sampang, Senin (7/9/2026).

Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 serta Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi.

Anggota Fraksi PAN DPRD Sampang, Muhammad Nur Mustakim, mengatakan, pihaknya sengaja menyinggung kejadian perbaikan jalan secara swadaya lantaran aktivitas tersebut semakin banyak dilakukan dan menjadi perhatian masyarakat.

“Kami memang menyinggung soal kejadian maraknya perbaikan jalan dengan swadaya masyarakat. Kami langsung sampaikan dan mengingatkan kepada Bupati Sampang secara langsung saat forum Paripurna. Karena banyak masyarakat melakukan perbaikan secara swadaya dan menjadi sorotan masyarakat,” kata Muhammad Nur Mustakim, Selasa (8/9/2026).

Menurut Mustakim, persoalan tersebut disampaikan dalam forum paripurna nan dihadiri langsung oleh Bupati Sampang. Tujuannya agar kondisi jalan rusak nan memicu munculnya swadaya masyarakat mendapat respons dari pemerintah daerah.

“Memang ada jawaban, gimana nantinya untuk segera melakukan langkah-langkah konkret, baik melalui aspirasi DPRD ataupun melalui hibah hingga penggunaan alokasi biaya lainnya,” ujarnya.

Mustakim mengatakan, persoalan jalan rusak tidak hanya menjadi keluhan masyarakat. Para personil DPRD Sampang, menurut dia, juga merasakan beban moral ketika masyarakat kudu mengumpulkan sumbangan untuk memperbaiki prasarana di lingkungannya.

“Dari 45 DPRD ini mempunyai beban moral di masing-masing desa. Apalagi aktivitas perbaikan jalan dengan swadaya masyarakat nyaris merata dilakukan di Kabupaten Sampang,” ungkapnya.

Ia tidak memungkiri bahwa kondisi finansial wilayah Kabupaten Sampang saat ini tetap terbatas. Namun, banyaknya jalan nan memerlukan penanganan membikin persoalan tersebut tetap kudu mendapat perhatian pemerintah daerah.

“Sempat dijawab oleh Bupati bahwa bakal dikonsultasikan ke Biro Hukum, seperti hibah itu bisa digunakan apa tidak melalui swadaya,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sampang H Slamet Junaidi mengatakan pemerintah wilayah bakal mencari jalan keluar mengenai perbaikan jalan nan dilakukan masyarakat menggunakan biaya swadaya. Pemkab Sampang juga bakal berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai kemungkinan penggunaan sejumlah alokasi anggaran untuk membantu masyarakat.

“Kami kemarin sudah melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Pemprov, InsyaAllah ada jalan keluar. Sehingga kita bisa membantu masyarakat nan mempunyai kemauan nan sama untuk membangun desanya hingga daerahnya sehingga bersinergi dengan baik oleh masyarakat sekitar,” ujar Slamet Junaidi.

Fenomena perbaikan jalan menggunakan biaya swadaya sebelumnya telah mengemuka dalam forum paripurna DPRD Sampang. Pemerintah wilayah sekarang menyatakan bakal mencari sistem anggaran nan memungkinkan digunakan untuk membantu masyarakat nan secara berdikari melakukan perbaikan jalan di wilayahnya. (ali/nda)

Selengkapnya