Dua PMI Asal Bangkalan Dideportasi Setelah Bekerja Ilegal di Malaysia

KABAR MADURA | Dua pekerja migran Indonesia (PMI) asal Bangkalan dipulangkan dari Malaysia setelah menjalani balasan kurungan akibat pelanggaran keimigrasian. Keduanya diketahui bekerja dan menetap di negara itu menggunakan visa wisata.

Dua PMI itu masing-masing berinisial SR (33), penduduk Kecamatan Arosbaya, dan S (24), asal Kecamatan Kamal. Keduanya tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo, pada Selasa (10/11/2026) setelah dideportasi oleh otoritas Malaysia.

Berdasarkan info nan dihimpun Kabar Madura, keduanya telah bekerja sekaligus menetap di Malaysia sejak 2022. Namun, penggunaan visa wisata untuk bekerja membikin keberangkatan dan aktivitas mereka masuk kategori nonprosedural.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan, Jemmi Tria Sukmana, menjelaskan, kedua PMI itu diamankan oleh otoritas setempat dalam waktu berbeda. S lebih dulu diamankan pada Mei 2026 dan kudu menjalani balasan kurungan selama enam bulan.

“S bekerja dan tinggal di Malaysia sejak 2022 dengan menggunakan visa wisata. nan berkepentingan kemudian diamankan oleh pihak setempat pada Mei 2026 dan sempat menjalani balasan kurungan selama enam bulan,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).

Sementara itu, SR juga mengalami persoalan serupa. Perempuan berumur 33 tahun itu diamankan setelah S dan menjalani balasan kurungan selama empat bulan.

“Tidak lama setelah itu, SR juga diamankan dan menjalani balasan kurungan selama empat bulan. Setelah masing-masing menyelesaikan masa hukumannya, keduanya kemudian dideportasi ke Indonesia,” jelasnya.

Setibanya di Bandara Juanda sekitar pukul 15.59 WIB, keduanya langsung mendapat pendampingan dari petugas Disperinaker Bangkalan berbareng tim Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur.

Selanjutnya, proses serah terima dilakukan kepada family masing-masing. Pemulangan berjalan kondusif dan lancar hingga kedua PMI itu kembali berkumpul dengan family di kampung halaman.

Jemmi menambahkan, dalam proses pemulangan itu, petugas juga memberikan pemahaman kepada kedua PMI dan family mengenai pentingnya mengikuti prosedur resmi sebelum bekerja ke luar negeri.

Menurutnya, penggunaan visa nan tidak sesuai dengan tujuan keberangkatan dapat menimbulkan persoalan hukum. Selain itu, pekerja migran nan berangkat secara nonprosedural juga berisiko tidak mendapatkan perlindungan secara optimal selama berada di negara tujuan.

“Kami mengingatkan agar masyarakat nan mau bekerja ke luar negeri menempuh jalur resmi sesuai ketentuan. Dengan mengikuti prosedur nan berlaku, kewenangan dan perlindungan pekerja migran dapat lebih terjamin,” tegasnya.

Dia juga mengimbau masyarakat nan memerlukan info mengenai persyaratan dan sistem penempatan PMI agar berkonsultasi langsung dengan Disperinaker Bangkalan.

“Kami siap memberikan info dan pendampingan agar masyarakat tidak salah memilih jalur keberangkatan,” pungkasnya. (fik/zul)