Pilkades Sampang 2027 Terancam Tertunda, Mahasiswa Desak DPRD Tuntaskan Raperda Sebelum Januari

KABAR MADURA | Kepastian penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Sampang pada 2027 tetap menjadi tanda tanya. Pasalnya, izin nan menjadi dasar norma penyelenggaraan pemilihan tersebut hingga November 2026 belum juga rampung.

Kondisi itu mendapat sorotan Ikatan Mahasiswa Progresif Sampang (Impres). Mereka mendesak DPRD segera menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pilkades dalam audiensi, Kamis (12/11/2026).

Perwakilan Impres, Mahrus, meminta DPRD tidak hanya konsentrasi membahas anggaran, tetapi juga memastikan kepastian norma penyelenggaraan pilkades.

Pihaknya menyoroti kemungkinan pemberian kewenangan kepada bupati untuk menambahkan persyaratan calon kepala desa melalui peraturan bupati (perbup). Menurutnya, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administratif.

“Kita punya sejarah. Ada kandidat calon kepala desa nan digugurkan secara administratif. Karena itu, jangan sampai perda memberikan ruang bagi bupati untuk menambahkan norma melalui perbup nan berangkaian dengan calon kepala desa,” katanya.

Mahrus juga mempertanyakan perkembangan pembahasan raperda lantaran terdapat perbedaan info mengenai tahapan harmonisasi. Pihaknya meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memberikan penjelasan terbuka.

“Yang kami tunggu adalah kepastian hukumnya. Jangan sampai anggaran sudah dibicarakan, tetapi perda sebagai dasar hukumnya belum jelas,” ujarnya.

Impres memberikan tenggat hingga awal Januari 2027 untuk penyelesaian regulasi. Mereka juga menakut-nakuti menggelar demonstrasi lebih besar andaikan tidak ada tindak lanjut.

Sementara itu, personil Bapemperda DPRD Sampang, Alan Kaisan, menjelaskan bahwa raperda nan dibahas merupakan izin pemerintahan desa, mencakup perangkat desa, BPD, hingga pilkades.

Menurutnya, penyusunan raperda telah melalui kajian akademik dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, pembahasan teknis tetap menunggu permendagri terbaru.

“Kemendagri menyampaikan bahwa izin teknis penyelenggaraan pilkades kudu menunggu permendagri baru. Insya Allah, akhir Oktober hingga pertengahan November permendagri itu bakal terbit. Tahun ini pasti, tidak mungkin molor sampai tahun depan,” timpalnya.(sub/waw)