DPRD Pamekasan Soroti PAD dan Anggaran Infrastruktur di P-APBD 2026

KABAR MADURA | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ali Masykur menyoroti sejumlah poin dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Pamekasan tahun anggaran 2026.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Pamekasan, Senin (21/9/2026). Menurutnya, perubahan anggaran kudu tetap disesuaikan dengan program prioritas serta kebutuhan masyarakat.

Dalam rancangan P-APBD 2026, shopping wilayah tercatat Rp2,001 triliun, turun 1,05 persen dari APBD awal sebesar Rp2,022 triliun. Sementara shopping modal justru naik 52,56 persen menjadi Rp200,69 miliar dari sebelumnya Rp131,55 miliar.

Ali mengatakan rincian perubahan tersebut tetap bakal dikaji di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan. Masyarakat disiapkan ruang untuk memberi masukan dan menjadi bahan pertimbangan terhadap program nan dinilai belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Untuk detailnya kelak bisa kami kupas lagi di P-APBD. Ini tetap mau dibahas di DPRD,” ujarnya.

Selain shopping modal, Ali menyoroti sasaran pendapatan original wilayah (PAD) nan menurutnya tetap perlu diperkuat melalui perencanaan nan lebih matang. Dalam rancangan P-APBD, PAD ditargetkan Rp368,25 miliar alias naik 0,70 persen dari APBD awal.

Sinkronisasi info mengenai kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga didorong untuk melibatkan DPRD, pemerintah daerah, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada sektor infrastruktur, Ali menyinggung pengurangan anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan sekitar Rp2 miliar. Menurutnya, kondisi fiskal wilayah perlu menjadi pertimbangan, tetapi pemerintah juga dapat mendorong program stimulan alias pemberdayaan golongan masyarakat agar pembangunan melibatkan masyarakat secara langsung.

Menanggapi beragam catatan tersebut, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman mengatakan pemerintah bakal menginventarisasi seluruh masukan fraksi DPRD untuk dituangkan dalam jawaban pemerintah daerah.

Menurutnya, keserasian antara legislatif dan pelaksana krusial agar kebijakan anggaran dapat mempercepat pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Ketika sudah ada keserasian, maka saya berambisi nantinya kebersamaan dalam rangka perbaikan masyarakat itu bisa kita capai bersama,” katanya.

KH Kholilurrahman juga menyebut pemerintah telah membentuk tim untuk memulihkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Sejumlah OPD mengenai diarahkan meningkatkan penerimaan, termasuk dari pajak restoran dan retribusi parkir.

Terkait infrastruktur, camat diminta menginventarisasi jalan nan kondisinya paling parah dan berpotensi mengisolasi desa. Data tersebut bakal menjadi bahan pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan.

Dengan waktu penyelenggaraan P-APBD nan tersisa sekitar dua bulan, Kholilurrahman mengakui tidak dapat menjamin seluruh program selesai. Namun, dia memastikan pemerintah bakal mendorong OPD bekerja maksimal agar program nan telah direncanakan dapat segera direalisasikan. (Imamatul Hasanah/waw)