DKPP Pamekasan Dapat Tambahan Rp10,76 Miliar, DPRD Ingatkan Risiko Program Tak Terealisasi

KABAR MADURA | Anggota DPRD Pamekasan, Moh. Faridi, mendesak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan mengoptimalkan penyelenggaraan seluruh program nan telah direncanakan.

Desakan itu menyusul tambahan anggaran sebesar Rp10,76 miliar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025, sementara waktu penyelenggaraan aktivitas pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas.

Faridi mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat dengan DKPP untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan program nan berasal dari tambahan anggaran tersebut.

“Kami sudah hearing dengan DKPP. Kami mendesak agar DKPP memaksimalkan SDM untuk melaksanakan semua aktivitas nan sudah terencana, agar masyarakat tidak dirugikan,” ungkapnya saat diwawancarai, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan waktu penyelenggaraan kudu diantisipasi agar tambahan anggaran dapat terserap secara optimal serta memberikan faedah bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, DKPP disebut telah menyatakan kesanggupannya untuk mengupayakan penyelenggaraan seluruh aktivitas sesuai perencanaan.

“DKPP juga sudah menyanggupi. Meski SDM dan waktunya terbatas, mereka bakal bekerja maksimal,” jelasnya.

Faridi berambisi komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui realisasi program nan tepat sasaran sehingga tambahan anggaran DBHCHT betul-betul memberikan faedah bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan di Pamekasan.

Sementara itu, tambahan anggaran sebesar Rp10,76 miliar tersebut meningkatkan alokasi anggaran DKPP dari sekitar Rp5 miliar menjadi Rp16 miliar.

Penambahan anggaran itu merupakan bagian dari pemanfaatan SiLPA DBHCHT sekitar Rp45 miliar nan didistribusikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kepada sejumlah organisasi perangkat wilayah (OPD).

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan, Sri Puji Harijani, mengatakan bahwa pembagian anggaran dilakukan berasas kebutuhan program masing-masing OPD. DKPP menjadi salah satu lembaga nan memperoleh tambahan cukup besar.

“Anggaran Rp45 miliar itu tersebar di nyaris semua OPD penerima, termasuk di bagian DKPP. Sebagian besar dialokasikan untuk penambahan lantaran kebutuhannya mencakup banyak sektor,” jelasnya.

Selain DKPP, tambahan anggaran juga dialokasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sekitar Rp8 miliar, Dinas Kesehatan Rp6,6 miliar, Dinas Sosial Rp1,709 miliar, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sekitar Rp1,5 miliar.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskop UM) juga mengalami peningkatan anggaran dari sekitar Rp457 juta menjadi Rp2,7 miliar.

Sri Puji menjelaskan, penyaluran DBHCHT dilakukan dalam enam tahap setiap tahun. Pencairan tahap berikutnya berjuntai pada realisasi anggaran sebelumnya, termasuk kelengkapan manajemen dan ketepatan pelaporan.

“Penyalurannya ada enam tahap dalam satu tahun. Untuk salur 4, misalnya, realisasi kudu mencapai 40 persen terlebih dahulu. Kemudian salur 5 setelah realisasi mencapai 60 persen,” terangnya. (ina/waw)