Data Lahan Pertanian Pamekasan Susut 42 Ribu Hektare, Alokasi Pupuk Bersubsidi Justru Meningkat

1 jam yang lalu 2

KABAR MADURA | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan melakukan penyesuaian info luasan lahan pertanian dalam rencana definitif kebutuhan golongan (RDKK), nan menyebabkan penurunan info hingga sekitar 42 ribu hektare.

Kepala DKPP Pamekasan, Almara Sugandi, mengatakan bahwa penurunan tersebut dipicu oleh perbaikan info nan mempertimbangkan luas baku lahan sawah (LBS) nan dilindungi, penetapan lahan pertanian pangan berkepanjangan (LP2B), serta disesuaikan dengan kebutuhan luas tambah tanam (LTT) per komoditas.

“Meski luasan lahan berkurang, alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2026 ini justru mengalami peningkatan persentase terhadap RDKK jika dibandingkan dengan tahun 2025. Rincian alokasinya itu meliputi urea sebesar 95 persen, NPK 69 persen, dan organik 15 persen,” ungkap laki-laki dengan sapaan Gandi itu, Senin (26/10/2026).

Gandi juga mengatakan bahwa Pamekasan saat ini belum mempunyai peta spasial pertanian akibat keterbatasan anggaran pengadaan jasa konsultan pemetaan, nan baru ditargetkan tersedia pada tahun 2027.

Terkait sistem keanggotaan, dia menegaskan bahwa berasas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016, RDKK wajib disusun melalui golongan tani.

“Kegiatan koloman juga dimanfaatkan sebagai wadah bagi petani untuk berbincang dan berganti info mengenai agribisnis,” tambahnya.

Kata Gandi, bagi petani muda, janda petani, maupun petani nan mempunyai lahan di luar wilayah domisili, tetap dapat mendaftarkan diri dengan menyerahkan fotokopi KTP, KK, dan bukti kepemilikan lahan nan sah ke golongan tani terdekat alias mendatangi balai penyuluhan pertanian (BPP).

“Kami berbareng petugas penyuluh lapangan (PPL) secara berkala juga melakukan pemutakhiran info alias cleansing nan bekerja sama dengan Dispendukcapil untuk memperbarui info petani nan meninggal bumi alias tidak melakukan pelunasan pupuk selama tiga tahun berturut-turut,” jelasnya.

Petani nan menghadapi hambatan manajemen diimbau agar proaktif berkoordinasi dengan PPL dan Dispendukcapil Pamekasan agar NIK tidak ditolak secara otomatis oleh sistem e-RDKK. (fit/waw)