Sorong, Penamadura.com – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan pentingnya membangun budaya pertimbangan nan jujur, terbuka, dan berkepanjangan sebagai fondasi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan dalam aktivitas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan itu dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere nan mewakili Gubernur Papua Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jejeran Kementerian Haji dan Umrah di Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Menhaj mengaku berterima kasih akhirnya dapat bersilaturahmi langsung dengan family besar Kementerian Haji dan Umrah di Papua Barat Daya. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai komitmen nan sejak lama mau diwujudkan sejak transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Menurutnya, Papua Barat Daya tidak hanya dikenal lantaran keelokan Raja Ampat, tetapi juga mempunyai semangat persaudaraan, toleransi, dan gotong royong nan menjadi modal krusial dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.
Menhaj turut menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh jejeran Kemenhaj dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membikin seluruh jejeran berpuas diri.
“Masa puji-pujian sudah selesai. Sekarang saatnya kita konsentrasi pada evaluasi. Kementerian nan baik bukan nan sibuk berbesar hati diri, tetapi kementerian nan terus memperbaiki diri,” tegasnya.
Dalam perbincangan berbareng jejeran Kemenhaj Papua Barat Daya, Menhaj menerima beragam masukan mengenai penguatan sumber daya manusia, aspirasi mengenai tunjangan kinerja, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seluruh aspirasi tersebut, menurutnya, bakal menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai sistem nan berlaku.
Ia juga membujuk seluruh jejeran tidak ragu menyampaikan beragam persoalan nan dihadapi di lapangan. Setiap masukan dinilai sebagai bahan krusial untuk menyempurnakan kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.
Menhaj berambisi hasil pertimbangan penyelenggaraan haji tahun ini menjadi injakan dalam menghadirkan jasa nan semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah pada musim haji mendatang. (Kemenhaj/Red/Emha)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·