Catut Nama BPK Jatim dan LSM GERAK, Sejumlah SD di Sampang Jadi Sasaran Penipuan

Catut Nama BPK Jatim dan LSM GERAK, Sejumlah SD di Sampang Jadi Sasaran Penipuan

LIMADETIK.COM, SAMPANG — Sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sampang, Madura, diduga menjadi sasaran praktik penipuan dengan modus mencatut nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (GERAK).

Modus tersebut menyasar pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, dengan dalih bakal dilakukan audit mendadak alias tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Informasi mengenai praktik tersebut disampaikan Mudawi, salah seorang operator sekolah. Menurutnya, oknum nan menghubungi pihak sekolah berupaya membangun kesan seolah-olah mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan biaya sekolah.

“Biasanya melalui telepon, WhatsApp, apalagi ada nan datang langsung. Mereka mengaku dari lembaga tertentu dan menyampaikan adanya temuan alias laporan mengenai biaya BOS,” ungkap Mudawi, Jumat (11/10/2026).

Dalam modus tersebut, pihak sekolah diduga kemudian diminta menyiapkan sejumlah duit dengan dalih sebagai duit pelicin alias biaya koordinasi agar persoalan nan disebut sebagai temuan tersebut tidak berlanjut.

Salah satu sekolah nan disebut nyaris menjadi korban adalah SD Islam Terpadu An-Najah. Pihak sekolah disebut sempat menerima komunikasi dari pihak nan mengatasnamakan lembaga terkait.

Dalam obrolan pada WA dengan nomor pelaku penipuan, 083197874508 kepada pihak sekolah secara terang-terangan dalam percakapannya meminta duit dan mengirimkan nomor rekening nan disebutnya milik bendaharawan BPK Perwakilan Jatim dengan nomor 901038542721 pada bank Seabank atas nama Matzehri.

Modus seperti ini dinilai rawan lantaran memanfaatkan kekhawatiran kepala sekolah terhadap pemeriksaan dan persoalan norma mengenai pengelolaan biaya BOS.

Pihak sekolah pun diminta tidak mudah percaya terhadap pihak nan tiba-tiba mengaku sebagai auditor, pemeriksa, maupun aktivis antikorupsi, terlebih jika disertai permintaan sejumlah uang.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur maupun organisasi LSM GERAK juga disebut tidak pernah menugaskan pihak tertentu untuk meminta duit kepada sekolah dengan dalih mengamankan temuan alias menghentikan proses pemeriksaan.

Karena itu, setiap pihak nan mengaku membawa kepentingan lembaga negara maupun organisasi antikorupsi perlu diverifikasi identitas, surat tugas, serta kewenangannya melalui jalur resmi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan satuan pendidikan. Kepala sekolah dan pembimbing diminta tidak menyerahkan info sensitif maupun duit kepada pihak nan identitas dan kewenangannya tidak jelas.

Jika menerima telepon, pesan, alias kehadiran pihak nan mengaku sebagai auditor alias aktivis antikorupsi dengan modus serupa, sekolah disarankan melakukan verifikasi terlebih dulu kepada lembaga terkait.

Apabila terdapat unsur ancaman, pemaksaan, alias permintaan uang, pihak sekolah dapat segera melaporkannya kepada abdi negara penegak norma agar dugaan praktik penipuan tersebut dapat ditindaklanjuti.

Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh sekolah di Sampang agar tidak panik ketika menerima klaim adanya “temuan” alias “laporan” dari pihak nan tidak dikenal. Verifikasi resmi menjadi langkah krusial agar kepala sekolah tidak terjebak dalam modus penipuan nan mencatut nama lembaga negara maupun organisasi masyarakat.

Penulis : Halimi

Editor : Wahyu