Bupati Sumenep Larang ASN Gunakan Vape, Aturan Berlaku hingga di Luar Jam Kerja

KABAR MADURA | Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menunjukkan keseriusannya dalam membangun lingkungan birokrasi nan sehat, disiplin, dan berintegritas. Salah satu langkah konkret nan dilakukan ialah menerbitkan kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik alias vape bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendukung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. 

Kebijakan tersebut menjadi langkah preventif pemerintah wilayah untuk melindungi aparatur dari potensi penyalahgunaan unsur rawan nan dapat dikonsumsi melalui perangkat rokok elektrik. Menariknya, larangan tersebut tidak hanya bertindak saat pegawai berada di lingkungan perkantoran alias menjalankan tugas kedinasan, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari di luar jam kerja. 

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) bagi Aparatur Sipil Negara, nan ditandatangani pada Senin (9/11/2026). 

Melalui kebijakan tersebut, Fauzi memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah wilayah terhadap kedisiplinan aparatur tidak hanya sebatas penyelenggaraan tugas administratif. Aspek kesehatan, keselamatan, serta perlindungan pegawai dari ancaman penyalahgunaan unsur terlarang juga menjadi perhatian penting. 

Dalam surat info itu, sejumlah unsur rawan nan berpotensi disalahgunakan melalui perangkat vape turut menjadi perhatian, di antaranya sabu cair, ganja cair, Etomidate, dan Ketamine. 

Fauzi menilai langkah pencegahan perlu dilakukan sejak awal agar ASN tidak terjerumus dalam praktik penyalahgunaan narkotika maupun menjadi korban dari peredaran unsur terlarang. 

“Seluruh aparatur sipil negara dan tenaga pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep dilarang menggunakan alias mengisap rokok elektrik (vape),” tegas Fauzi dalam surat info tersebut. 

Ketegasan kebijakan ini juga terlihat dari cakupan larangan nan diberlakukan secara menyeluruh. Artinya, ASN dan tenaga pendukung tetap terikat patokan tersebut meskipun sedang tidak berada di lingkungan instansi maupun tidak menjalankan aktivitas kedinasan. 

Selain menyasar aparatur pemerintah, Fauzi juga meletakkan perhatian terhadap terciptanya area perkantoran nan sehat dan nyaman bagi masyarakat. Seluruh ASN dan tenaga pendukung diminta menjaga lingkungan kerja agar terbebas dari asap rokok konvensional maupun uap vape. 

Larangan penggunaan vape juga bertindak bagi masyarakat nan berjamu ke instansi pemerintahan. Petugas berkuasa memberikan teguran, meminta visitor menghentikan penggunaan vape, serta menyimpan perangkat tersebut. 

“Seluruh aparatur sipil negara dan tenaga pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib menjaga dan mendukung terciptanya lingkungan instansi nan bebas dari asap rokok maupun uap vape,” ungkapnya. 

Untuk memastikan kebijakan melangkah efektif, pengawasan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemimpin langsung dan pejabat nan mempunyai kewenangan. Pemkab Sumenep juga menginstruksikan pemasangan info larangan di sejumlah titik strategis agar mudah diketahui pegawai maupun masyarakat. 

Fauzi turut menegaskan bahwa setiap pelanggaran tidak boleh dibiarkan tanpa tindak lanjut. ASN maupun tenaga pendukung nan melanggar bakal mendapatkan pembinaan dan/atau penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

“Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini ditindaklanjuti dengan pembinaan dan/atau penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan nan berlaku,” tandasnya. (ara/waw)