E-Voting Pilkades Sumenep 2027, DPRD Soroti Listrik, Internet, dan Pengawasan

KABAR MADURA | Rencana penerapan pemungutan bunyi elektronik (e-voting) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep memerlukan kesiapan infrastruktur, regulasi, dan sistem pengawasan. Pemerintah wilayah diminta memastikan seluruh kebutuhan tersebut terpenuhi sebelum kebijakan diterapkan.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru. Sebab, kondisi geografis Sumenep, terutama wilayah kepulauan, tetap menghadapi keterbatasan listrik dan jaringan internet.

Menurutnya, e-voting menawarkan beragam keuntungan, seperti mempercepat rekapitulasi suara, mengurangi kerusakan surat suara, dan mempersempit kesempatan politik uang. Namun, manfaatnya berjuntai pada kesiapan sarana pendukung.

”E-voting sangat efektif untuk kecepatan rekapitulasi dan menekan politik duit serta surat bunyi rusak. Tapi, efektivitas ini hanya terjadi jika prasarana siap. Di Sumenep, khususnya kepulauan, tantangan listrik dan jaringan internet tetap menjadi pekerjaan rumah,” ujarnya.

Hairul juga menekankan pentingnya pengawasan digital nan mencakup sistem, server, hingga rekam jejak elektronik. Karena itu, BPD, panitia pilkades, dan saksi perlu mendapatkan pembekalan teknis.

”E-voting bukan menghilangkan pengawasan, tetapi mengubah polanya. Tanpa kesiapan sumber daya manusia, teknologi ini justru dikhawatirkan menimbulkan kecurigaan baru di tengah masyarakat,” paparnya.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep diminta berkoordinasi dengan DPRD dan Disdukcapil Sumenep mengenai sinkronisasi info pemilih, penyusunan regulasi, serta simulasi pelaksanaan.

Hairul mengungkapkan, pembahasan draf izin tetap menunggu patokan lebih tinggi. Pemerintah wilayah saat ini merujuk pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, dan PP Nomor 16 Tahun 2026.

”Untuk saat ini tetap sebatas penyusunan draf, belum dibahas lebih lanjut sembari menunggu Permendagri baru tentang pemilihan e-voting,” ungkapnya.

Meski mendukung modernisasi pilkades, Hairul menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas kudu tetap menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan terjaga.

”Jangan sampai teknologinya canggih, tetapi pengawasannya lemah. Kuncinya tetap pada transparansi,” pungkasnya. (ara/waw)