Bupati Sumenep Dorong Perda Pertembakauan Berpihak pada Petani, Aspirasi Jadi Dasar Penyusunan

KABAR MADURA | Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengembangan dan Pelindungan Pertembakauan nan bisa mengakomodasi kepentingan petani sekaligus mendukung keberlanjutan sektor tembakau di Kabupaten Sumenep. 

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penekanannya agar penyusunan izin tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga berpijak pada kondisi riil pertembakauan di lapangan. Aspirasi petani dan seluruh pemangku kepentingan dinilai krusial agar kebijakan nan dihasilkan betul-betul menjawab kebutuhan daerah. 

Pesan itu disampaikan Fauzi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pengembangan dan Pelindungan Pertembakauan di Ruang Rapat Asory Hermani, Gedung Campaka, Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura. 

Menurutnya, penyusunan izin tersebut menjadi langkah krusial untuk merumuskan kebijakan pertembakauan nan sesuai dengan karakter dan potensi Kabupaten Sumenep. Karena itu, proses pembahasannya perlu melibatkan beragam unsur agar kebijakan nan dirumuskan mempunyai landasan kajian nan kuat dan mempertimbangkan kepentingan setiap pihak secara proporsional. 

“Penyusunan perda kudu merujuk pada kondisi riil pertembakauan Sumenep dengan mempertimbangkan masukan beragam pihak agar kebijakan nan dihasilkan tepat sasaran,” katanya. 

Fauzi menegaskan, keterlibatan para pemangku kepentingan menjadi bagian krusial dalam memastikan penyusunan izin melangkah secara komprehensif. Petani sebagai salah satu unsur utama dalam rantai pertembakauan perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. 

Pembahasan tersebut melibatkan perangkat daerah, tim penyusun naskah akademik dari UNIBA Madura, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), perwakilan pengusaha rokok, organisasi kemasyarakatan, hingga mahasiswa. 

Pelibatan beragam unsur itu diharapkan bisa memperkaya perspektif dalam penyusunan naskah akademik. Dengan demikian, izin nan dirancang tidak hanya memberikan arah bagi pengembangan sektor pertembakauan, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan kepentingan para pelaku usaha, khususnya petani. 

“Agar kebijakan nan dihasilkan dapat mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan secara proporsional,” ujar Fauzi. 

Melalui penyusunan izin nan berbasis kajian dan aspirasi, Pemerintah Kabupaten Sumenep berambisi sektor pertembakauan dapat dikembangkan secara lebih terarah. Naskah akademik nan matang menjadi fondasi krusial sebelum Raperda memasuki tahapan pembentukan peraturan daerah. 

“Masukan dari beragam pihak krusial untuk menyempurnakan naskah akademik sehingga perda nan dihasilkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pertembakauan di Sumenep,” imbuhnya.(ara/waw)