Bupati Pamekasan Berharap Kebijakan Pusat Lebih Mendengar Aspirasi Daerah

KABAR MADURA | Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman berambisi pemerintah pusat memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah wilayah dalam menentukan prioritas pembangunan. Sebab, setiap wilayah mempunyai persoalan dan kebutuhan berbeda nan tidak selalu dapat diselesaikan melalui kebijakan nan ditentukan secara terpusat.

Menurutnya, kebijakan pembangunan nasional perlu mempertimbangkan aspirasi pemerintah wilayah agar program nan dijalankan betul-betul sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan KH. Kholilurrahman dalam aktivitas angan kebangsaan di Pendopo Ronggosukowati, Selasa (20/10/2026), nan bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

KH. Kholilurrahman menilai, pendekatan pembangunan nan berkarakter top-down alias ditentukan dari pemerintah pusat perlu diimbangi dengan pendekatan bottom-up, ialah perencanaan nan berangkat dari kebutuhan masyarakat dan usulan pemerintah daerah.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah wilayah diharapkan mempunyai kesempatan lebih luas untuk menyampaikan persoalan nan memerlukan penanganan sesuai karakter wilayah masing-masing.

“Kami cemas jangan sampai kembali pada sistem lama, nan semuanya ditentukan dari atas,” ujarnya.

Dia  mencontohkan persoalan kekeringan nan tetap menjadi tantangan di sejumlah wilayah Kabupaten Pamekasan.

Menurutnya, pemerintah wilayah mempunyai pemahaman lebih dekat terhadap kondisi masyarakat, termasuk wilayah nan mengalami kesulitan air bersih serta kebutuhan penanganan nan diperlukan.

Karena itu, masukan dari pemerintah wilayah dinilai krusial untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan nasional.

Harapannya, kebijakan pemerintah pusat tidak hanya berorientasi pada perencanaan secara umum, tetapi juga bisa menjawab persoalan nan secara langsung dihadapi masyarakat di daerah.

Selain menyoroti pemerataan pembangunan, bupati dengan spaan Kiai Kholil ini juga menekankan pentingnya integritas pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dia berambisi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dapat terus menjalankan beragam program pembangunan dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat daerah.

Dalam aktivitas angan kebangsaan nan dihadiri unsur organisasi perangkat wilayah (OPD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pamekasan tersebut, KH. Kholilurrahman berbareng para peserta memanjatkan angan agar presiden dan wakil presiden diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Pada kesempatan nan sama, KH. Kholilurrahman juga menyampaikan keinginannya agar Presiden Prabowo dapat berjamu ke Pulau Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan.

Dia berencana mengupayakan undangan kepada kepala negara pada 2027 mendatang. Meski demikian, rencana tersebut tetap berjuntai pada kesediaan dan agenda Presiden.

“Mudah-mudahan tahun depan kita undang beliau untuk datang ke Madura. Kalau bisa di Pamekasan. Kalau tidak, silakan di Bangkalan, Sampang, alias Sumenep. Kami bakal berusaha,” pungkasnya. (ina/waw)