BPKPD Pamekasan Tegaskan Lahan TK ABA IV Belum Beralih Kepemilikan

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan memastikan proses peralihan kepemilikan lahan TK ABA IV Pamekasan tidak pernah tuntas, sehingga hingga saat ini tanah tersebut tetap tercatat atas nama Matirap P. Sadikin alias mahir waris Saninti CS.

Kepastian itu disampaikan di tengah semakin memanasnya sengketa lahan TK ABA IV Pamekasan, sekaligus mempertegas bahwa berasas info manajemen perpajakan daerah, kewenangan kepemilikan tanah tersebut belum tercatat beranjak kepada pihak lain.

Kepala BPKPD Pamekasan Sahrul Munir melalui Kabid Pelayanan dan Pengendalian Pajak Daerah Eddy Suryanto menjelaskan, proses pengurusan peralihan kepemilikan tanah tersebut sempat dilakukan melalui notaris/PPAT M. Syaiful Anshari pada Kamis (26/1/2023).

Namun, tahapan itu tidak bersambung setelah pihak BPKPD melakukan konfirmasi kepada notaris pada Desember 2023 dan diminta untuk menunda proses pengurusan arsip tersebut.

“Batasan pengurusan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) itu maksimal satu tahun, lebih dari itu tidak bisa. Kalau mau mengurus lagi kudu mengulang dari awal, jadi sampai saat ini itu tidak beranjak kepada siapa pun,” tegas Eddy.

Ia menduga, penarikan arsip peralihan tersebut berangkaian dengan adanya salah satu mahir waris nan tidak menandatangani proses pengurusan, sehingga berkas nan diajukan tidak digunakan kembali dan telah dikembalikan kepada pihak notaris.

Meski demikian, Eddy menegaskan bahwa BPKPD tidak mengetahui secara perincian persoalan nan melatarbelakangi sengketa tersebut lantaran kewenangannya sebatas menerima serta memproses arsip perpajakan nan diajukan notaris.

“Kami tidak tahu-menahu mengenai persoalan itu, kami hanya bekerja memproses apa nan sudah diberikan oleh notaris dan tentunya berangkaian dengan ketaatan pembayaran pajak. Hal ini bertindak kepada semua masyarakat nan mengajukan, tidak hanya orang-orang tertentu,” ungkapnya.

Sementara itu, kuasa norma mahir waris, Zaini, menyebut info nan digunakan dalam permohonan peralihan kepemilikan tanah tersebut menjadi salah satu persoalan nan dipertanyakan pihaknya, lantaran terdapat identitas Hanifah nan merupakan orang tua mahir waris dan telah meninggal bumi sejak 2018.

Ia menilai terdapat ketidaksesuaian dalam arsip nan tercatat di BPKPD, mengingat nama Saninti tercantum sebagai pemilik tanah, sedangkan kolom identitas justru memuat KTP Hanifah.

“Di info nan dimiliki BPKPD itu atas nama Saninti, dan di kolom KTP ada KTP-nya Hanifah, kan sangat berbeda ini. Kami belum tahu apa nan terjadi sebenarnya,” ujarnya.

Zaini juga meyakini terdapat dugaan manipulasi dalam proses peralihan tersebut, karena Saninti, Buami, dan Nurul Siska disebut tidak pernah melakukan transaksi jual beli maupun menghibahkan tanah nan menjadi objek sengketa.

Atas persoalan itu, pihak mahir waris menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian sekaligus melakukan penelusuran secara berdikari untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan kepemilikan lahan TK ABA IV Pamekasan. (enk/nda)