Bappeda Sumenep Perketat Akuntabilitas OPD, Serapan Anggaran Tak Lagi Jadi Tolok Ukur Utama

Bappeda Sumenep Perketat Akuntabilitas OPD, Serapan Anggaran Tak Lagi Jadi Tolok Ukur Utama

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memperketat pengawasan terhadap keahlian seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pemerintah wilayah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur sebatas tingginya serapan anggaran, melainkan dari capaian program dan akibat nyata nan dirasakan masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan nan akuntabel sekaligus mendorong birokrasi lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada hasil.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, mengatakan setiap perangkat wilayah dituntut bisa mempertanggungjawabkan seluruh program nan dijalankan, mulai dari tahap perencanaan, penyelenggaraan hingga pelaporan.

“Akuntabilitas bukan hanya tanggungjawab administratif, tetapi komitmen untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah betul-betul memberikan faedah bagi masyarakat,” kata Arif, Kamis (18/7/2026) lalu.

Menurutnya, Bappeda terus melakukan pencermatan terhadap keselarasan antara arsip perencanaan dengan penerapan program di masing-masing OPD. Evaluasi dilakukan secara berkala agar seluruh agenda pembangunan melangkah sesuai sasaran dan parameter keahlian nan telah ditetapkan.

Arif menegaskan, pembangunan wilayah tidak boleh berakhir pada angka-angka realisasi anggaran. Program pemerintah kudu bisa menghasilkan perubahan nan terukur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjawab kebutuhan masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan bukan sekadar soal anggaran nan terserap, tetapi gimana program tersebut mencapai sasaran dan memberikan akibat nan nyata,” tegasnya.

Untuk memperkuat pengendalian program, Bappeda juga mewajibkan setiap OPD membangun sistem pelaporan nan akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu.

Mekanisme tersebut lanjut Arif, dinilai krusial agar setiap hambatan nan muncul selama penyelenggaraan program dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Dengan sistem pelaporan nan lebih baik, pemerintah wilayah dapat melakukan pertimbangan secara sigap sehingga pelayanan publik tetap melangkah optimal tanpa menghalang sasaran pembangunan.

Arif menambahkan, akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan nan bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.

Karena itu, tambah dia, seluruh perangkat wilayah diminta bekerja secara terukur, transparan, serta bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran nan digunakan.

“Kinerja nan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan adalah modal utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.

Melalui penguatan akuntabilitas di seluruh OPD, Pemkab Sumenep berambisi kualitas pembangunan semakin efektif, tepat sasaran, serta bisa menghasilkan pelayanan publik nan lebih responsif dan berakibat langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penulis : Wahyu

Editor : Wandi