Banggar DPRD Sumenep Soroti PAD hingga Pembangunan Kepulauan dalam Pembahasan APBD 2027

Banggar DPRD Sumenep Soroti PAD hingga Pembangunan Kepulauan dalam Pembahasan APBD 2027

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti sejumlah persoalan strategis nan dinilai kudu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Mulai dari optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan jasa kesehatan, support pendidikan, pengelolaan sampah, hingga percepatan pembangunan area kepulauan menjadi bagian dari catatan krusial Banggar DPRD.

Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep dengan agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2027, Rabu (29/7/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, S.H., menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 telah berjalan sejak 15 Juli hingga 28 Juli 2026. Dalam proses tersebut, DPRD berbareng Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pendalaman terhadap arah kebijakan pembangunan, proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta prioritas pembangunan daerah.

Tema pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2027 diarahkan pada “Mendorong Sumber Daya Manusia nan Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi nan Berkualitas.”

Menurut Zainal Arifin, arsip KUA-PPAS tidak boleh dipandang sekadar sebagai tahapan administratif sebelum penyusunan Rancangan APBD. Dokumen tersebut kudu menjadi fondasi untuk memastikan setiap kebijakan anggaran betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan.

“Keberhasilan pembangunan wilayah tidak hanya diukur dari besarnya APBD nan dikelola, tetapi dari sejauh mana APBD bisa menghadirkan keadilan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperluas kesempatan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

PAD Jangan Hanya Menjadi Target di Atas Kertas

Salah satu perhatian utama Banggar DPRD adalah optimasi Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah wilayah diminta melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap beragam potensi pendapatan nan selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal.

Banggar secara unik menyoroti potensi pendapatan dari pengelolaan parkir di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, serta sejumlah sektor lain, seperti kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.

Peningkatan sasaran PAD, menurut Banggar, tidak cukup hanya dituangkan dalam angka-angka optimistis pada arsip perencanaan. Target tersebut kudu didukung strategi nan terukur, inovatif, dan berpijak pada potensi riil daerah.

Pemerintah wilayah juga didorong melakukan reformasi tata kelola pendapatan melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem pengawasan, serta pertimbangan terhadap seluruh sumber PAD nan belum memberikan kontribusi optimal.

Banggar mengingatkan bahwa tanpa langkah konkret dan pembenahan sistem, sasaran pendapatan berpotensi hanya menjadi proyeksi administratif nan susah direalisasikan.

Layanan Kesehatan dan Rumah Singgah Kepulauan

Di sektor kesehatan, Banggar meminta Pemkab Sumenep terus memperkuat pelayanan masyarakat melalui peningkatan pembinaan Posyandu dan ekspansi akses jasa kesehatan.

Salah satu usulan nan mendapat perhatian adalah penyediaan rumah singgah bagi masyarakat kepulauan nan kudu menjalani pengobatan di wilayah daratan Kabupaten Sumenep.

Kebutuhan tersebut dinilai krusial mengingat karakter geografis Sumenep nan terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan. Masyarakat kepulauan kerap menghadapi persoalan jarak, biaya perjalanan, serta keterbatasan akses ketika kudu mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan.

Banggar berambisi kebijakan kesehatan pada APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan bentuk dan penyerapan anggaran, tetapi juga bisa menghadirkan jasa nan lebih mudah dijangkau dan berpihak kepada masyarakat.

Beasiswa dan Kualitas SDM

Sesuai tema pembangunan Tahun 2027, Banggar juga meminta pemerintah wilayah mempertimbangkan penyediaan anggaran nan lebih memadai untuk program support pendidikan dan beasiswa.

Program tersebut dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan nan lebih baik.

Namun, pelaksanaannya tetap kudu disesuaikan dengan keahlian finansial wilayah dan diarahkan kepada golongan masyarakat nan betul-betul membutuhkan.

Penguatan sumber daya manusia dipandang sebagai salah satu fondasi krusial untuk meningkatkan daya saing wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nan berkualitas.

Persampahan hingga Kualitas Belanja

Banggar turut menyoroti persoalan pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup diminta meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya terhadap area alias objek pelayanan dengan intensitas produksi sampah nan tinggi.

Langkah tersebut dinilai krusial untuk mencegah penumpukan sampah nan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Selain itu, seluruh perangkat wilayah diminta memperkuat kualitas belanja. Orientasi penggunaan anggaran tidak boleh hanya terfokus pada tingginya tingkat penyerapan.

Setiap program kudu mempunyai hasil dan faedah nyata nan dapat dirasakan masyarakat.

“Setiap rupiah APBD kudu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Zainal Arifin.

Banggar juga meminta pemerintah wilayah memperkuat konsistensi antara arsip perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan program.

Perubahan program dan aktivitas nan terlalu sering saat pembahasan APBD maupun Perubahan APBD diharapkan dapat diminimalkan lantaran berpotensi mengganggu efektivitas penyelenggaraan pembangunan.

Anggaran Terbatas, Tata Kelola Harus Diperkuat

Banggar menilai tantangan pembangunan Kabupaten Sumenep tidak semata-mata terletak pada keterbatasan anggaran, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan anggaran.

Karena itu, pemerintah wilayah didorong meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi halangan birokrasi, serta memastikan program pembangunan melangkah tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat manfaat.

Perangkat wilayah juga diminta lebih adaptif terhadap beragam tantangan pembangunan ke depan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital pelayanan publik, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi desa, serta percepatan pembangunan area kepulauan.

Banggar berambisi seluruh masukan dan rekomendasi hasil pembahasan KUA-PPAS dapat menjadi perhatian pemerintah wilayah dalam menyempurnakan arsip perencanaan dan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dengan demikian, APBD Sumenep 2027 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan finansial daerah, tetapi bisa menjadi penggerak pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah daratan maupun kepulauan.

Penulis : Wahyu

Editor : Wandi