Antrean BBM Mengular di Mayoritas SPBU, Pertamina Bantah Kurangi Jatah Madura

KABAR MADURA | Antrean BBM nan panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pamekasan dalam beberapa hari terakhir memunculkan perbedaan penjelasan antara pemerintah wilayah dan Pertamina mengenai penyebab penumpukan kendaraan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengungkap sejumlah persoalan pengedaran dan manajemen penyaluran BBM bersubsidi. Sementara itu, Pertamina Patra Niaga membantah adanya pengurangan alokasi BBM dan menyebut peningkatan konsumsi masyarakat sebagai penyebab utama antrean.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan, Sripuji Harijani, mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap 10 SPBU untuk menelusuri penyebab antrean kendaraan.

Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan sejumlah persoalan, mulai dari keterlambatan pengiriman delivery order (DO) dari Pertamina, penurunan alokasi bio solar, hingga indikasi ketidaktertiban manajemen dalam penyaluran BBM bersubsidi kepada pemegang surat rekomendasi.

Sripuji menjelaskan, berasas hasil konfirmasi pemerintah wilayah kepada Pertamina, alokasi pertalite secara umum di wilayah Madura mengalami peningkatan. Sebaliknya, alokasi bio solar disebut mengalami penurunan dibandingkan triwulan ketiga 2026.

“Hasil konfirmasi kami ke Pertamina, kuota pertalite secara umum di Madura Raya memang ada kenaikan, tetapi untuk kuota solar mengalami penurunan jika dibandingkan triwulan ketiga 2026. Penyaluran saat ini dilayani melalui FT Camplong dan IT Surabaya, sementara jumlah pengiriman berjuntai pada Pertamina Surabaya,” ungkapnya kepada Kabar Madura, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, kondisi antrean di setiap SPBU tidak selalu sama. Penumpukan kendaraan dapat berkurang ketika armada pengangkut BBM tiba dan melakukan pengisian stok di SPBU.

Selain persoalan distribusi, Pemkab Pamekasan juga menyoroti potensi penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi melalui penggunaan surat rekomendasi nan tidak sesuai ketentuan.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah wilayah berencana memperketat pengawasan terhadap surat rekomendasi sekaligus menyediakan jasa pusat pengaduan alias call center bagi masyarakat.

Di sisi lain, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, memberikan penjelasan berbeda.

Ahad membantah adanya pemangkasan alokasi pengiriman BBM ke SPBU di Pamekasan. Menurutnya, pasokan BBM tetap dalam kondisi kondusif dan mencukupi kebutuhan harian masyarakat.

Dia mencontohkan kondisi stok pada SPBU nan sempat mengalami kepadatan kendaraan di area Tlanakan dan Panglegur.

“Stok untuk SPBU tersebut, biosolar sebanyak 8.000 liter dan pertalite 7.000 liter, saat ini mencukupi sembari menunggu pengiriman berikutnya. Pengiriman dilakukan sesuai agenda dan volume nan bervariasi menyesuaikan tingkat konsumsi,” terangnya.

Antrean kendaraan nan apalagi meluber hingga ke badan jalan, tegas Ahad, bukan disebabkan kelangkaan BBM maupun pengurangan alokasi pengiriman. Menurutnya, peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode tersebut menjadi aspek utama nan menyebabkan kepadatan di sejumlah SPBU.

“Itu dikarenakan peningkatan konsumsi,” tutupnya.

Perbedaan penjelasan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai penyebab utama antrean BBM di Pamekasan. Terlebih, Pemkab menyebut adanya penurunan alokasi Bio Solar dibandingkan triwulan sebelumnya, sedangkan Pertamina memastikan tidak terjadi pemangkasan alokasi pengiriman ke SPBU.

Hingga kini, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai perbedaan dasar kalkulasi alokasi nan disampaikan kedua pihak maupun besaran peningkatan konsumsi BBM nan disebut Pertamina sebagai penyebab antrean. (fit/waw)