Achsanul Qosasi Soroti Perjuangan UMKM Sumenep, Pemerintah Belum Sepenuhnya Hadir

KABAR MADURA | Menurut Prof. Dr. Achsanul Qosasi, S.E., M.M., CSFA., CFrA., pengembangan upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep tidak cukup hanya mengandalkan pembinaan, pelatihan, dan support permodalan. 

Pemerintah wilayah juga kudu bisa menciptakan daya beli masyarakat agar produk lokal terserap pasar dan pelaku upaya memperoleh untung untuk mempertahankan bisnisnya. 

Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam sarasehan UMKM nan digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep di Aula Jagha Temba, Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Selasa (20/10/2026). 

Achsanul Qosasi, nan datang sebagai narasumber, menjadi salah satu tokoh sentral dalam forum nan membahas tantangan pengembangan UMKM di Sumenep. 

Perjuangan pelaku UMKM bukan perkara mudah. Mereka kudu menghadapi beragam akibat bisnis, mulai dari keterbatasan modal, biaya produksi, persaingan usaha, hingga ketidakpastian pasar. Di tengah kondisi tersebut, pelaku upaya memerlukan support nyata agar bisa memperkuat dan berkembang.

Sejauh ini, pemerintah wilayah belum sepenuhnya hadir. Bahkan terkesan puas dan bangga dengan nomor pelaku UMKM nan mencapai 300 ribu se Sumenep.

“Sejauh ini pemerintah wilayah belum sepenuhnya hadir. Sepertinya puas dengan angka, bukan pada perkembangan usaha. Kalau mau UMKM naik kelas, jangan hanya bicara pembinaan. Ciptakan daya beli, buka pasar, dan pastikan pemerintah datang membantu pelaku upaya menghadapi akibat bisnis,” papar laki-laki nan berkawan disapa Prof AQ itu. 

Pernyataan tersebut menjadi rumusan sorotan nan perlu diuji melalui kebijakan konkret pemerintah daerah. Sebab, persoalan UMKM bukan semata-mata keahlian menghasilkan produk, melainkan juga gimana produk itu terjual dan menghasilkan pendapatan berkelanjutan. 

Pemberdayaan UMKM memerlukan pendekatan nan lebih menyeluruh. Pelatihan dan pendampingan memang penting, tetapi tidak bakal cukup andaikan pelaku upaya kesulitan menjangkau konsumen alias daya beli masyarakat melemah. 

“Dukungan dapat diarahkan melalui ekspansi pemasaran, penguatan kemitraan usaha, fasilitasi distribusi, dan memudahkan legalitas serta pemanfaatan produk lokal dalam aktivitas shopping nan memungkinkan sesuai ketentuan,” imbuh Presiden Madura United itu. 

Pemerintah juga perlu memetakan persoalan nan dihadapi pelaku UMKM berasas sektor dan wilayah. Dengan begitu, support nan diberikan tidak sekadar tersalurkan, tetapi bisa membantu upaya meningkatkan penjualan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis.

Ketua Yayasan Qudsiyah Bahaudin Mudhary itu juga menyoroti tidak adanya pemangku kebijakan pemerintah wilayah pada kegitan tersebut. Padahal, aktivitas nan digelar oleh PWI Sumenep sangat urgen dan kudu serius disambut oleh pemerintah.

Sebab, tidak hadirnya bupati lantaran berhalangan, lampau wabup juga demikian. Hanya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Sumenep nan hadir. Itupun hanya sambutan lampau keluar dan tidak mengikuti sarasehan nan dinilai sangat penting.

“Sayang tidak ada pemangku pemerintah wilayah nan hadir. Padahal ini sangat penting, ini soal UMKM nan sangat serius memerlukan perhatian,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DKUKMPP Sumenep, Moh. Ramli, nan datang mewakili pemerintah daerah, mengakui UMKM mempunyai peran krusial dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. 

Selain itu, tersedia skema support permodalan berupa duit maupun peralatan nan pelaksanaannya disesuaikan dengan keahlian finansial daerah. 

Namun, tantangan pengembangan UMKM tidak hanya menyangkut keahlian produksi. Pelaku upaya juga perlu mempunyai jaringan pengedaran dan pemasaran nan bisa membawa produk mereka menjangkau konsumen lebih luas. 

Ramli mencontohkan produsen kerupuk, petis, dan batik nan memerlukan kemitraan dengan pelaku upaya lain di bagian perdagangan dan pemasaran. 

“Pengusaha kita ini dalam beragam posisi. Ada nan pada posisi produsen, memproduksi kerupuk, memproduksi petis, alias pembatik. Kemudian ini tetap terus kudu bersambungan alias berhubungan, berkolaborasi dengan pengusaha lain,” ujarnya. (ara/ong/waw)